Sunday, 11 June 2017

BP Batam Bisa Dipidana 5 Tahun Penjara


Jakarta, PenaOne - Praktisi hukum Andar Mangatas Situmorang menilai peringai yang dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang kini dikomandoi Hatanto Reksodipoetro diduga melakukan mal administrasi bisa dijerat pasal 421 KUHP dan pasal 9 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Mal administrasi itu adalah pidana korupsi. PNS yang melakukan manipulasi pemalsuan surat dinas atau kejahatan jabatan juga masuk didalamnya. Pelaku bisa dipidana maksimal 5 tahun penjara," kata Andar di Jakarta Minggu (11/6/2017) saat dikontak Redaksi PenaOne.com.

Andar melajutkan, siapapun orang di Indonesia tidak ada yang kebal hukum. "Semua orang sama dimata hukum," jelasnya.

Andar menjelaskan, apa yang dikakukan BP Batam seperti yang disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Seribu (Kepri) Akhmad Ma’ruf Maulana bahwa terjadi mal adminitrasi tidak bisa dibiarkan.

"Perilaku seperti tidak bisa didiamkan. Kalau tidak ada yang melaporkan ke aparat penegak hukum akan terjadi hal yang sama dibelakang hari," ujarnya.

Jadi menurut Andar, silahkan saja siapapun bisa melaporkan BP Batam ke polisi. "Bukan hanya Kadin Kepri saja," pungkas pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Ketua Kadin Kepri Akhmad Ma'ruf Maulana menduga BP Batam telah melakukan mal admintrasi. BP Batam kata dia, termasuk lembaga yang harus mematuhi Undang-undang Nomor  30 tahun 2014 tentang Adimistrasi Pemerintah sebagai lembaga  pusat (eksekutif).

Kadin Kepri menurut Ma’ruf Maulana telah menerima pengaduan dari pelaku usaha terkait surat dari amanat Dewan Kawasan Nomor 348/MENKON/12/2016 tentang Kebijakan atas tarif dan surat S116/SES.MEN.EKON/04/2017 Penyampaianan tindak lanjut Rapat Dewan Kawasan PBPB Batam tanggal 29 Maret 2017 lalu yang muatan suratnya menyangkut 3 hal yakni:

Pertama, Kepala BP Batam merivisi surat Kepala BP Batam Nomor 1 tahun 2017 menģenai uang wajib tahunan dengan ketentuan sebagaimana telah diamanatkan oleh surat sebelumnya.

Kedua, lanjutnya, BP Batam melakukan pertemuan dengan pelaku usaha pelabuhan untuk untuk mendapatkan kesepakatan tarif jasa kepelabuhan di Batam dengan harapan diterbitkannya perubahan atas tarif yang terlah diberlakukan.

Ketiga, BP Batam melakukan pemanggilan atas 8 orang pemegang alokasi yang telah dibatalkan BP Batam dengan harapan untuk memberi kesempatan melanjutkan investasinya.

“Berdasar pengaduan yang kami terima ini, BP Batam diduga telah melakukan mal adminitrasi atas UU Nomor 30 tahun 2014 tentang  Administrasi Pemerintah sebagaimana diamanatkan pada pasal 17 tentang larangan penyalahgunaan wewenang yang tidak mematuhi atasan dalam adminitrasinya,” tegas Ma’ruf. (tim redaksi)