Rabu, 07 Juni 2017

DPR Dorong Kadin Kepri Laporkan BP Batam ke Polisi

Effendy Sianipar
Jakarta, PenaOne - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonrsia Perjuangan (PDI-P) Effendy Sianipar mengatakan, jika memang ditemukan dugaan mal admintrasi dalam kegiatan di Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam yang dipimpin Hartanto Reksodiputro secepatnya dilaporkan ke aparat penagak hukum.

"Semua instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN dan swasta harus tunduk dan patuh terhadap Undang-undang yang berlaku di negara ini," kata Effendy saat dikontak Redaksi PenaOne.com Rabu (7/6/2017).

Menurutnya, jika memang BP Batam  benar telah melakukan dugaan mal administrsasi seperti yang disampaikan Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri Akhmad Ma'ruf Maulana itu merupakan tindakan yang tidak terpuji.

"Laporkan saja ke Kepolisian. Sehingga hal itu tidak menimbulkan kegaduhan politik dan ekonomi yang bisa menggangu investor asing yang akan menanamkan modalnya ke Batam," tegas Efendy.

Dirinya menyarankan, urusan BP seperti ini sebaiknya diselesaikan ditingkat Menteri Perekonomian saja. Jangan melibatkan dan mengaitkan dengan presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Biarkan Presiden Jokowi fokus dengan masalah yang lebih besar untuk mensejahterakan rakyat. Saya yakin Menteri Perekonomian Darmin Nasution bisa mengatasi masalah ini," pungkas Effendy.

Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri Akhmad Ma'ruf Maulana menduga BP Batam telah melakukan mal adiministrasi. Jika dibiarkan, menururnya, perilaku 7 pimpinan BP Batam itu bisa menghambat investor asing yang akan menanamkan investasinya ke Batam.

Kadin Kepri menurut Ma'ruf Maulana telah menerima pengaduan dari pelaku usaha terkait surat dari amanat Dewan Kawasan Nomor 348/MENKON/12/2016 tentang Kebijakan atas tarif dan surat S116/SES.MEN.EKON/04/2017 Penyampaianan tindak lanjut Rapat Dewan Kawasan PBPB Batam tanggal 29 Maret 2017 lalu yang muatan suratnya menyangkut 3 hal yakni: Pertama, Kepala BP Batam merivisi surat Kepala BP Batam Nomor 1 tahun 2017 menģenai uang wajib tahunan dengan ketentuan sebagaimana telah diamanatkan oleh surat sebelumnya.

Kedua, lanjutnya, BP Batam melakukan pertemuan dengan pelaku usaha pelabuhan untuk untuk mendapatkan kesepakatan tarif jasa kepelabuhan di Batam dengan harapan diterbitkannya perubahan atas tarif yang terlah diberlakukan.

Ketiga, BP Batam melakukan pemanggilan atas 8 orang pemegang alokasi yang telah dibatalkan BP Batam dengan harapan untuk memberi kesempatan melanjutkan investasinya.

"Berdasar pengaduan yang kami terima ini, BP Batam diduga telah melakukan mal adminitrasi atas UU Nomor 30 tahun 2014 tentang  Administrasi Pemerintah sebagaimana diamanatkan pada pasal 17 tentang larangan penyalahgunaan wewenang yang tidak mematuhi atasan dalam adminitrasinya," tegas Ma'ruf Maulana. (tim redaksi)