Wednesday, 14 June 2017

Kapasitas Jenderal Gatot Umumkan Tersangka Heli AW 101 Diungkit

Helikopter AW 101 @net

Jakarta, PenaOne – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Government Against Corruption & Discrimination (GACD) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Pimpinan Komisi Pembersantasan Korupsi (KPK) karena mereka merasa ada kejanggalan dengan perilaku Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mengumumkan penetepan tersangka kasus pengadaan Helicopter Agusta Westland (AW-101) seharga Rp 738 miliar di kantor KPK Jum'at 26 Mei 2017.

"Apakah boleh Panglima TNI rangkap menjadi penyidik, mentersangkakan 3 prajurit TNI AU?,” kata Direktur Eksekutif GACD Andar M Situmorang, Selasa (13/6/2017).

Dalam konfersi pers dikantor KPK saat itu menurut Andar, Panglima TNI menyatakan ada potensi kerugian negara sebesar Rp 150 miliar dalam pembelian Helikopter AW 101. Namun menurut Presiden Jokowi kerugian negara sebesar Rp 220 miliar.

"Semua itu tanpa hasil audit BPK,” paparnya.
Direktur Eksekutif GACD Andar Situmorang di kantor KPK.@dok

Dijelaskan Andar, seharusnya perkara koneksitas tunduk pada pasal 39 Undang-undang Tipikor yang mengatur kewenangan Jaksa Agung untuk mengkordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

“Atau Kuhap pasal 89 sd pasal 94 mengatur penyidikan perkara dilakukan tim tetap dibentuk berdasarkan SKB Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Kehakiman,” terangnya.

Dengan dasar Undang-undang TNI No: 34 tahun 2004 dan Kepres No: 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadan barang jasa pemerintah.

"Kami meminta penjelasan yang disampaikan melalui surat tertulis," terang Andar yang juga seorang pengacara ini.

Andar juga mempertanyakan Nomor berapa SKB Menhankam dan Menhukham tim tetap penyidikan perkara Koneksitas. Kami  juga akan minta penjelasan terkait penetapan hasil BPK RI atas laporan keuangan TNI Angkatan Udara.

“Udang-undang mana mengatur Panglima TNI menentukan kerugian Negara Rp 150 Miliar, serta Udang-undang mana yang mengatur Pesiden Rl menentukan kerugian Negara Rp 220 Miliar?,” tutupnya.

Ketua KPK dan Panglima TNI saat jumpa pers di gefung KPK.@dok
Ketua KPK Agus Rahardjo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto menggelar jumpa pers di Gedung KPK Jakarta.

Gatot Nurmantyo mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam kasus pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101.

Ketiga tersangka diduga menyalahgunakan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara yakni Marsma TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas dan Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang berperan menyalurkan dana pada pihak tertentu. (tim redaksi)