Rabu, 14 Juni 2017

KPK Diminta Bertaji Tetapkan Novanto Tersangka Bila...


Jakarta, PenaOne - Rumah Gerakan (RG) 98 meminta 'jenis kelamin' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  soal status Ketua DPR RI Setya Notanyo dalam kasus korupsi e-KTP diperjelas.

Jenis kelamin dimaksud, adalah, kejelasan Novanto dalam dugaan keterlibatannya di korupsi e-KTP masih mengambang hingga saat ini di KPK.

"Setya Novanto adalah Ketua DPR RI, namun bila mencukupi dua alat bukti harus ditetapkan sebagai tersangka," kata Ketua umum RG 98 Bernard Ali Mumbang Haloho dalam siaran persnya Ranu (14/6/2017).

Sementara itu Sekjen RG 98 Sayed Junaedi Rizaldi manjelaskan, semua fakta persidangan menguatkan dugaan keterlibatan mantan Ketua Fraksi/Bendahara Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus Korupsi e-KTP yang terjadi sekitar tahun 2011-2013.

"Berdasarkan Pasal 1, angka 14 KUHAP, tersangka didefenisikan sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan hukum ini cukup untuk menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menaikkan status Setya Novanto dari saksi menjadi tersangka," jelas Sayed.

KPK kata dia, merupakan anak kandung gerakan reformasi. Sebagai instrumen hukum KPK didahului oleh Tap MPR No. XI Th. 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tap MPR RI ini lahir dari desakan Gerakan Reformasi Mahasiswa 1998 saat Sidang Istimewa November 10-13 November 1998 yang berakhir dengan gugurnya 6 orang Mahasiswa di Kawasan Jembatan Semanggi.

"Tahun berikutnya, DPR RI dan pemerintah menindaklanjutinya dengan menyusun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, di mana pada bagian aturan peralihannya mengamanatkan agar paling lambat 2 tahun setelah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disahkan, lembaga khusus yang akan menjalankan tugas pemberantasan korupsi telah dibentuk," jelasnya.

Menurutnya, KPK harus menunjukkan ketegasannya dalam penegakan hukum, dan menjalankan asas persamaan di depan hukum, aquality before the law.

"Semua orang sama dimata hukum. Hukum kenal dia pejabat, konglomerat  atau pun orang melarat," pungkas Pak Cik sapaan akrab Sayed Junaidi Rizakdi. (tan/bilal)