Sabtu, 03 Juni 2017

Siap-siap, Ini yang akan Dilaporkan LSM GACD ke Polisi

Andar Situmorang@net
Jakarta, PenaOne - Langkah Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat turut mengumumkan tiga tersangka pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 yang menurut perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 220 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar di kantor Komisi Pemberantasan Koripsi (KPK) mulai jadi bahan gunjingan.

Sebab, Panglima TNI dinilai, bukan lembaga penegak hukum di Indonesia. Namun, Gatot malah turut mengumumkan tiga orang tersangka yang tak lain adalah anak buahnya sendiri.

"Tidak ada haknya Panglima TNI mengumumkan seseorang menjadi tersangka meskipun hal itu dilakukan di kantor penegak hukum," kata Direktur Eksekutif Govermaint Again Coruption and Discrimination (GACD) Andar Situmorang di Jakarta, Sabtu (3/6/2017).

Menurut Andar, yang mempunyai kapasitas mengumumkan seseorang menjadi tersangka adalah Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. "Gatot Nurmantyo bukan bagian dari itu semua," tegas Andar.

Atas dasar itulah, dalam waktu dekat ini dirinya akan melaporkan Gatot Nurmantyo dan Ketua KPK ke Bareskrim Mabes Polri.

"Ketua KPK Agus Rahardjo dan Panglima TNI akan kita laporkan semuanya," demkkian Andar menjelaskan.

Andar menduga, kedua orang itu telah melanggar pasal 421 tentang kejahatan jabatan.

"Semestinya, Panglima TNI tidak perlu turut mengumumkan tersangka pembelian pesawat AW 101. Apalagi, panglima TNI juga menyebut mantan KSAU Agus Supriatna terlibat," tegas Andar.

Andar menambahkan, dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 80 tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan barang/jasa pemerintah menjadi tanggungjawab sepenuhnya pejabat pembuat komitmen (PPK) yakni di perubahan ke 4 pasal 9 butir ke 2.

"PPK diangkat dengan SKEP pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Ayat 3 butir 3 menyatakan  PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang yang dimaksud. Menurut saya ini bukanlah kesalahan KASAU TNI," jelas Andar.

Seharusnya menurut Andar, Gatot Nurmantyo bersikap ksatria dan bertanggung jawab. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI menyebutkan jika Panglima TNI adalah Perwira tertinggi yang memimpin TNI.  Klausul itu ada dalam pasal 1 butir 10 UU dimaksud.

Menutut Andar, dalam Bab VIII Soal Pembiayaan pasal 66-69 dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 itu juga menyebutkan pada prinsipnya, dukungan anggaran TNI dalam tanggung jawab Panglima TNI.

"Panglima TNI mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan yang berasal dari dana APBN. Lantas Menteri Pertahanan meminta persetujuan ke DPR. Jadi mustahil jika Panglima TNI tidak mengetahui dugaan korupsi helikopter AgustaWestland (AW) 101 itu," ujar Andar.

Pada Jum'at (26/5/2017) Ketua KPK Agus Rahardjo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto menggelar jumpa pers di Gedung KPK Jakarta.

Ketiga tersangka diduga menyalahgunakan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara yakni Marsma TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas dan Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang berperan menyalurkan dana pada pihak tertentu.

Sebelumnya, praktisi dan pengamat hukum Urbanisasi dari Pasca Sarjana Universitas Taruma Nagara (Untar) melontarkan kritik terhadap pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam jumpa pers si KPK. Urbanisasi menilai pernyataan Panglima TNI sebagai hal yang tidak lazim.

Setidaknya ada tiga alasan kuat Urbanisasi dalam menilai pernyataan Panglima TNI yang dianggapnya sebagai hal yang tidak lazim. Pertama, Bapak Panglima TNI bukan pimpinan institusi penegak hukum tapi kenapa pada saat jumpa pers beliau meng judge seseorang bersalah, bahkan ada yang sudah dinyatakan sebagai tersangka.

Menurut pengurus Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) ini, berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, hanya lembaga yudikatif atau penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK yang memiliki domain untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau tidak dalam suatu perkara hukum, apalagi korupsi.

“Kedua, menurut saya, yang boleh menyatakan ada tidaknya kerugian negara harus memiliki pijakan yang kuat yakni hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga tuduhan itu tidak membingungkan masyarakat,” tegas Urbanisasi.

Ketiga, pengamat hukum ini juga menyayangkan pernyataan adanya nama-nama yang disebutkan Panglima sebagai tersangka, padahal statusnya masih sebagai saksi.

“Tapi kenapa tiba-tiba sudah menjadi tersangka, ini namanya kriminalisasi prajurit, seharusnya sebagai pimpinan tertinggi di TNI, Panglima melakukan pembinaan bukan justru mengjugde para prajuritnya,” ujarnya.  (tim redaksi)