Sunday, 2 July 2017

98 Insitute Minta Direktur Pemasaran PT Berdikari Dicopot

Pery Rinandar
Jakarta, PenaOne - Proyek Penyediaan Pupuk Hayati yang melibatkan PT Berdikari menggunakan APBN TA 2010 melalui Ditjen Tanaman Pangan Mentan ditenggari sarat aroma korupsi.

Pengadaan pupuk tersebut adalah pupuk hayati berupa dekomposer merk Vitadegra sebanyak 1,7 juta kilogram  dan merk Vitabio sebanyak 342 ribu kilogram. Dalam dugaan korupsi ini ada permainan yang merugikan negara dengan cara mark up.

"Dalam pengadaan barang dan rekayasa administrasi dengan cara peminjaman merk milik PT Vitafarm. Indikasi suap Rp 3 miliar yang dilakukan PT Berdikari kepada sejumlah anggota DPR dengan tujuan untuk mendapatkan proyek tersebut," kata Pery Rinandar salah satu peneliti '98 Insitute dalam siaran pers Minggu (2/7/2017).

Dikatakannya, kejanggalan dalam penetapan harga yang perlu dipertanggung jawabkan oleh Mantan Menteri BUMN, Mustafa Abu Bakar dan Mentan, Suswono karena tidak sesuai dengan harga pasaran.

Harga yang ditetapkan keduanya lanjut Pery, adalah Rp 548.171/kg sedangkan kisaran harga di pasaran Rp 200.000/kg. Kejanggalan mengenai perusahaan PT Berdikari sebagai pelaksana PSO Pupuk, padahal PT berdikari tidak memiliki core bussiness dibidang pupuk.

"Pengangkatan ini dilakukan oleh Mantan Meneg BUMN dan Mentan. Selain itu, di dalam surat tuntutannya, tercantum nama-nama orang yang terlibat seperti Aprizul Yusran (Direktur SDM PT Berdikari), Alvin Purnadi (Direktur Pemasaran PT Berdikari), Bustaman (Senior Manager), Ahmad Muqowam, Tamsil Linrung, Soeripto, Mahfuq Siddiq yang merupakan anggota DPR RI," ujarnya.

“Kami mendesak KPK untuk mengadili Mafia Pupuk di PT. Berdikari dan segera memanggil Afrizul Yusran dan Alvin Purnadi sebagi orang yang harus ikut bertanggungjawab dalam kasus tersebut," ujar Pery Rinandar.

Menurut Pery, setidaknya ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan mengapa Alvin Pribadi harus ikut bertanggungjawab dalam kasus tersebut dan segera dicopot dari jabatannya.

"Pertama,  Presiden jokowi mengamanatkan soal ketersediaan pupuk bagi. petani sebagai prasyarat mutlak maksimalnya hasil pertanian dan perkebunan dalam upaya meningkatkan pencapaian swasembada pangan. Kedua, kasus pupuk yang konon melibatkan Direktur Pemasaran PT Berdikari adalah praktik jahat yang sangat mungkin mengganjal misi presiden," ujarnya.

Ketiga, dalam upaya penegakkan hukum, seharusnya Alvin Pirngadi bertanggungjawab pada kasus yang terjadi di direktorat yang dipimpinnya, menempatkan Alvin hanya sebatas saksi adalah kekeliruan.

Keempat, dalam upaya maksimalisasi BUMN, maka Alvin yang merupakan bagian dari rezim terdahulu jelas berpotensi berbeda visi dan misi dalam menjalankan tugasnya di era kepemimpinan Jokowi. Alvin yang memiliki kasus terdahulu dapat menjadi ganjalan bagi tujuan besar Presiden Jokowi," demikian Pery Rinandar. (tan/bilal)