Saturday, 29 July 2017

Dinas Pendidikan Sula Pastikan Tidak ada Pemotongan Tunjangan Guru

Abas Hidayat
Jakarta, PenaOne - Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Provinsi Maluku Utara memastikan tidak pemotongan pembayaran tunjangan guru di daerah terpencil.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulaun Sula berpendapat, pembayaran  tunjangan guru sudah dilakukan dengan sistem  transfer  dengan mekanisme dari  rekening  daerah  ke  dinas  pendidikan,  kemudian  disalurkan  habis  ke  masing-masing rekening guru, tidak dibayarkan secara tunai/manual.

Demikian dikatakan Abas Hidayat, Kepala Seksi Pembinaan PTK SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dalam surat elektroniknya yang dikirimkan ke Redaksi PenaOne.com Sabtu (29/7/2017).

Lebih lanjut Abas menjelaskan, nilai  tunjangan  guru  yang  ditransfer  ke  rekening  masing-masing  guru  adalah  sama dengan nilai yang kita ajukan pada keuangan daerah.

"Bahwa  pemotongan  yang  ada  hanya  pemotongan  pajak  berdasarkan  PPh  Pasal  21  yang dihitung  sesuai  dengan  golongan  masing-masing  guru.  Pajak  tersebut  sudah  dikurangkan sebelum proses transfer dari rekening daerah ke rekening dinas pendidikan," ujarnya.

Proses  pelaporan  pembayaran itu kata Abas, sudah  dilakukan  secara  online  berdasarkan  proses  transfer dari rekening daerah hingga rekening guru.

Terkait  dengan  pengakuan  guru  tanpa  identitas  sebagaimana  yang  dimuat  dalam  berita tersebut,  pimpinan  kami  belum  mendapat  laporan  dari    guru  yang  bersangkutan.

Oleh karena  ini,  lanjutnya, kami  menghimbau  agar  guru  yang  merasa  tunjangannya  dipotong  agar melaporkan  kepada  Pimpinan  Dinas  pendidikan,  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Kepulauan Sula.

"Pimpinan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut," ujarnya.

Penjelasan Abas Hidayat sebagai Kepala Seksi Pembinaan PTK SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara ini sekaligus meluruskan pemberitaan yang dimuat www.penaone.com pada hari Jum'at tanggal 28/7/2017 yang berjudul "Guru Daerah Terpencil Keluhkan Tunjangannya 'Disunat' Hingga Rp2 Juta". (tan/tim redaksi)