Tuesday, 18 July 2017

IWO Sulsel Gandeng Stakeholder Rumuskan Kode Etik Wartawan Online

Makassar, PenaOne - Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sangat mendukung langkah jajaran Pengurus Pusat IWO untuk merancang Kode Etik Wartawan Online (KE-WO).

Bahkan dalam penyusunan draf KE-WO singkatan kode etik wartawan online, jajaran pengurus pusat sengaja melibatkan unsur lain dari seluruh daerah di Indonesia yang diwadahi PW IWO untuk terlibat merancang KE-WO ini.

Pengurus Pusat IWO ingin melibatkan 1 akademisi (universitas terkemuka), 1 praktisi hukum, 1 tokoh masyarakat dan 1 kalangan media/wartawan yang sudah dianggap paham tentang Pers di daerah masing-masing untuk memberikan sumbangsih berupa pemikiran dalam perumusan KE-WO.

Dimana IWO berkeinginan mendapat banyak masukan, urun pendapat dan pemikiran terkait rancangan KE-WO yang akan disahkan di dalam Musyawarah Bersama (Mubes) IWO yang pertama bersamaan pada HUT IWO ke-5 di Jakarta 8-9 September 2017.

"Kami sangat mendukung dalam perumusan KE-WO. Semangatnya adalah bagaimana wartawan khususnya online makin memahami tugas dan menjalankannya secara profesional," kata Sekretaris PW IWO Sulsel, Hasanuddin, di Makassar Selasa (18/7/2017).

Pepenk sapaan akrab Hasanuddin menambahkan pelibatan akademisi, praktisi hukum dan tokoh masyarakat dalam perumusan KE-WO juga menjadi bukti komitmen IWO hadir untuk bermanfaat bagi masyarakat.

"Karena banyak juga masyarakat, narasumber yang dirugikan akibat oknum wartawan. Sehingga sangat tepat meminta dan menerima usulan tersebut agar profesi wartawan ini menjadi betul - betul bermanfaat," sambungnya.

Ketua PW IWO Sulsel Zulkifli Thahir menyampaikan jajaran PW IWO Sulsel siap mewadahi perumusan KE-WO yang ada di Sulsel.

Menurut dia ini menjadi peluang bagaimana persoalan di daerah khusunya Sulsel menyangkut sengketa pemberitaan bisa diminimalisir dengan berbagai masukan yang menjadi komitmen pedoman para waratwan online menjalankan tugasnya.

"Gerakan anti hoax yang kita deklarasikan  semakin kuat dengan adanya petunjuk teknis yang dituangkan kedalam KE WO. Olehnya itu kami akan buat forum dan melibatkan pihak pihak yang dimaksud," sambung Abang Cule sapaannya.

Lebih lanjut Bang Chule menambahkan forum yang akan dibuat di PW IWO Sulsel semacam FGD.

Dalam FGD akan menghadirkan beberapa unsur legislatif, eksekutif, yudikatif.

"Kami akan minta semua masukan agar semua terkoordinasi. Seperti stakeholder SKPD (Kominfo), DPR, TNI, Polri, Kejaksaan, LSM, ormas, tokoh pemuda," tuturnya.

Sebelumnya Sekjen PP IWO Witanto menyampaikan Draf KE-WO akan dikirimkan 1 Agustus 2017 kepada pimpinan IWO masing-masing provinsi.

Pengembalian draf yang sudah ditandatangi oleh para pakar dimaksud, selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2017 berupa hard copy dan soft copy melalui email indonesiaiwo@gmail.com.

"Semoga upaya kita melahirkan KE-WO ini akan menjadi acuan Dewan Pers dalam penyusunan Kode Etik Wartawan Online," kata Sekjen.

Menurut Witanto, KE-WO akan lebih spesifik tentang dunia digital. Mengingat, dunia ciber saat ini perkembanganya lebih cepat tentunya akan akan dibarengi dengan KE-WO itu sendiri.

Meski demikian kata dia, KE-WO tidak akan bertentangan dengan UU Nomor 40 tentang Pers dan isinya meramu dan Kode Etik Dewan Pers, KWI, KEJ.

"Kami berharap KE-WO nantinya bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat lebih khusus wartawan online," jelasnya. (tan/bahar)