Saturday, 15 July 2017

Pemprov Maluku Bantah Kebocoran Anggaran

Ilustrasi
Jakarta, PenaOne -  Kepala   Bagian   Humas Provinsi   Maluku   Bobby Kin Palapia, mempertanyakan parameter yang digunakan Center for Budget   Analysis   (CBA),   yang   menyebutkan   Provinsi   Maluku   adapada urutan kedua potensi kebocoran anggaran.

Pernyataan   Palapia   tersebut   terkait   keterangan   tertulis   dari Koordinator   Hukum   CBA   Sadam   Bustamal,   tentang   potensi kebocoran anggaran dari 34 Provinsi se-Indonesia, dimana Maluku berada pada urutan kedua, dengan potensi kebocoran sebesar Rp821.814.307.032.

Menurut   Palapia,   tidak   ada   dugaan   potensi   kebocoran   anggarandaerah Maluku, apalagi nilainya sebesar yang dirilis CBA.

"Setiap tahun keuangan Pemprov Maluku, rutin dinilai oleh lembagaauditor   yang   resmi,   dan   tidak   pernah   ditemukan kebocoran yangsebesar   demikian.   Jadi   kita   pertanyakan   parameter   apa   yangdigunakan lembaga tersebut," tegas Palapia dalam siaran pers yang diterima Redaksi PenaOne.com Sabtu (15/7/2017).

Senada dengan Palapia, Kepala Badan Pendapatan dan PengelolaanKeuangan   Daerah   Maluku,   Lut6   Rumbia,   kepada   pers   di   Ambon, menepis hasil studi yang dirilis CBA tersebut.

Dia lantas mempertanyakan hasil survei lembaga CBA tersebut darimana? Lalu anggaran yang dimaksud lembaga tersebut, anggaranapa? Sebab tidak benar ada potensi kebocoran anggaran.

"Anggaran Pemprov   Maluku  sangatlah  kecil.  Jika  dilihat dari  APBD Maluku, setiap tahunnya sekitar Rp.2.8 triliun. Jika terjadi kebocoran anggaran, maka gaji pegawai tidak dibayarkan dan pekerjaan 6siktidak akan dilakukan," tandasnya.

Sementara   itu,   Ketua   Komisi  A DPRD Maluku   Melky   Frans   kepadapers di Ambon, meminta agar Lembaga CBA itu harus dianggil diDPRD   Maluku,   untuk   menjawab   secara   cermat   dan   menjelaskan,yang mereka maksud dengan potensi kebocoran akibat "permainan" eksekutif dengan legislatif itu.

 "Dan   kalau   penjelasannya   mengarah   ke   fitnah,   kita   akan   minta aparat yang berwajib untuk menangkapnya," tegas Frans.

Sebab Lembaga CBA, menurut Frans, mesti memberi tahu, bocornyaitu di mana? Sebab yang namanya bocor, artinya perencanaan tidaksesuai dengan realisasi.

"Mestinya   rujukannya   itu   pemeriksaan   audit   dari   BPK.   Kalau   BPK bilang   bahwa   ada   kebocoran   dana,   itu   bisa   dipercaya.  Tapi   kalaulembaga   ini   yang   bilang,   ini   dia   kaji   di   mana?"   ujar   Frans mempertanyakan faliditas data lembaga CBA tersebut.

Meski   begitu,   apa   yang   disampaikan   lembaga   ini,   disebut   Frans, akan  dijadikan masukan.

Menjadi referensi untuk DPRD Maluku. Bila perlu, lanjut Frans, pihaknya akan mengkoordinasikan hal ini ke Pimpinan   DPRD   Maluku,   agar   secara   administratif   mengundang Sekda.

"Kita   akan   pertanyakan   serta   minta   Sekda   tolong   memberikanpenjelasan supaya publik tidak dikagetkan dan menganalisa sendiri-sendiri dan menuding pemerintah seperti sekarang ini," tuturnya.

Kalau nanti betul ada kebocoran seperti yang disampaikan lembagatersebut, menurut Frans, tentu detailnya pasti akan kita  ketahui. Dia katakan, apa yang disampaikan oleh Lembaga CBA ini, bahwapotensi   kebocoran   sejumlah   lebih   dari   Rp.800   miliar   itu,   tentumengagetkan.

"Sebab uang kita saja tidak cukup, kok bisa dibilang bocor. Kita tidakcukup   uang,   malah   mengarah   ke   APBD   devisit   anggaran," tandasnya. (tan/bian)