Saturday, 29 July 2017

Pertamina dan BBKSDA Riau Tak Sejalan dengan Nawacita Jokowi


Pekanbaru, PenaOne - Masyarakat Peduli Listrik (MPL) Provinsi Riau menilai PT Pertamina (Pesero) dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) provinsi Riau saat ini tidak lagi mendukung program Nawacita yang menjadi jargon Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai instrumen pemerintah idealnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) berposisi sebagai pihak pendukung kebijakan Presiden.

"Bukan malah menjadi batu sandungan perintah," kata Ramdhani, Koordinator MPL Provinsi Riau dalam siaran pers yang diterima Redaksi PenaOne.com Sabtu (29/7/2017).

Dirinya menilai, PT Pertamina telah menghadang program Presiden Joko Widodo terkait pembangunan Tol Listrik sebagai bahagian dari 35.000 MW.

Perilaku yang sama menurut Ramdhani, juga ditunjukkan oleh pimpinan BBKSDA provinsi Riau.

"Mereka tidak bersikap meniru percepatan kebijakan seperti yang dilakukan banyak instansi saat pembangunan jalan tol Sumatera dan atau pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung," jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, BUMN yang hendak menggunakan tanah yang dikategorikan hutan dalam ukuran ratusan meter persegi saja diharuskan serupa rumit dengan pengusaha yang selama ini berbisnis diatas ribuan hektar lahan yang kategori hutan.

"Itu mengada-ada dengan dalih aturan. Presiden Joko Widodo saja banyak memangkas aturan yang merumitkan penghalang pembangunan, kok malah BBKSDA jadi perumit," herannya.

BBKSDA ini seperti buta hati, untuk kepentingan pembangunan distribusi energi bagi rakyat mereka heboh menghalangi.

Namun saat banyak peralihan fungsi hutan dilakukan penguasa lokal dan pengusaha kok mereka tidak terlihat seheboh halangi kinerja PLN, sambungnya.

Pria yang baru saja dipercaya jadi Koordinator tersebut menambahkan, gejala kuat atas sinyalemen penghalang-halangan itu adalah ketika kami melakukan investigasi pembangunan tower SUTT 150kV di wilayah Dumai.

Tepatnya di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai yang percis diatas lahan konsesi milik PT Pertamina (Persero).

"Itu tanah konsesi dari negara. Bukan milik aset Pertamina," jelasnya.

Padahal setahu kami tower itu milik PT PLN (Persero) yang juga adalah BUMN dan diperuntukkan untuk aliri listrik bagi warga dan pelaku industri di Dumai, Riau.

Kata dia, Pertamina seakan memungkiri diri sendiri yang kerap mengklaim hadir untuk masyarakat namun disisi lain dia malah menghalangi BUMN lain melakukan fungsinya untuk melayani rakyat. "Sikap mereka itu anomali. Mereka berstandard ganda," ketus dia.

Kami sarankan Pertamina dan BBKSDA lebih baik berkaca diri. Apalagi menurut data yang kami pegang bahwa sikap itu seperti hendak menentang secara langsung upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau sebagai pengacara Negara.

"Berani sekali sikap itu, kami minta Kejati Riau sebaiknya melirik khusus persoalan ini," sebut dia.

Ramdhani meyarankan agar PT PLN tidak mudah kendur. Jangan hirau terhadap mereka. Tidak perlu hirau atas kebijakan aneh itu.

"Untuk kepentingan rakyat kok Pertamina dan BBKSDA bisa berdalih aneh-aneh. Ini sangat memprihatinkan," demikian Ramdhami menjelaskan. (*/tan)