Monday, 17 July 2017

Rakyat Dijadikan Transaksi, Pilkada Baiknya Dikembalikan ke DPRD

Bandar Lampung, PenaOne - Momen pemilihan kepala daerah (Pilkada) dianggap menjadi kepentingan sesaat bagi calon kepala daerah.

Rakyat yang menjadi ujung tombak hanya menjadi komoditi sesaat para elit politik di daerah.

Setelah mereka terpilih menjadi Kepada Daerah tak jarang rakyat hanya disunguhi janji-janji manis saat mereka berkampanye.
Demikian kesimpulan dalam diskusi politik bertemakan “Pilgub Lampung 2018 untuk Siapa? di Komunitas Gedung Meneng (KGM) Bandar Lampung, Minggu (16/7) malam.

Hadir dalam diskusi itu, yakni Paus Sastra Isbedy Z Stiawan, wartawan taktiklampung.com, Suwardi, wartawan harianlampung.com, Taufik, wartawan konkritnews.com, Putra Ramadhan, Yuverdi dari senator.co, wartawan lampost.co Triyadi Isworo dan pengacara muda Faanzir serta pelukis Lampung, Bambang SBY dengan dipandu Wawan Sumarwan, Ketua IWO Provinsi Lampung.

Paus Sastra Lampung, Isbedy Setiawan mengungkapkan, akan lebih baiknya jika Pilkada itu dikembalikan kepada pemilihan melalui sistem lama yakni pilkada tidak langsung, yakni dengan suara pemilihan pada DPRD.

"Bukan kita kembali pada massa lalu, namun massa lalu itu tidak buruk karena ada hal yang menguntungkan, karena lebih kecil anggaran yang digelontorkan dibandingkan dengan Pilkada secara langsung saat ini," kata Isbedy Setiawan.

Disisi lain, Suwardi dari taktiklampung.com mengatakan, dalam Pilkada untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik, seorang calonkada harus mengocek dana miliaran rupiah.

”Setelah mereka jadi, sudah jelas mereka akan mengembalikan modal awal, sehingga janji mereka untuk  pembangunan, maupun melayani rakyat akan dikesampingkan,” ujar Suwardi yang akrab dipanggil Bojes.

Wartawan harianlampung.com, Taufik menambahkan, kesalahan utama pada pesta demokrasi  itu ada di sistemnya.

”Oleh karena itu systemnya  yang dipertanyakan,” kata Taufik.

Taufik melanjutkan, dirinya lebih setuju dalam Pilkada serentak baik itu pemilihan gubernur maupun walikota dan bupati dikembalikan ke DPRD.

“Kalau pemilihan itu dikembalikan ke system lama, maka dana pilkada serentak dapat dihemat,” ucapnya.

Triyadi Isworo, wartawan Lampung Post, angkat bicara terkait dengan politik di Lampung, dia menilai anggaran yang besar dalam setiap perhelatan Pilkada disuatu daerah, jika dikembalikan kepada system pilkada tidak langsung, maka dana ratusan miliar yang disiapkan pemerintah maka dapat digunakan untuk pembangunan provinsi Lampung.

“Anggaran untuk Pilgub saat ini ratusan miliar, baik dari penyelenggaranya KPU dan Bawaslu, maupun di pihak keamanan, anggaran sangat fantastis, uang tersebut jika digunakan untuk kepentingan rakyat bisa untuk pembangunan,” ujarnya.

“Baiknya ini ada diskusi lanjutan dengan mendatangkan ahli hukum tata Negara, dan ilmu  pemerintahan,” kata Woro.  (wan/bian)