Wednesday, 5 July 2017

Soal Hak Angket, DPR Bisa Minta Bantuan Polisi datangkan KPK

Jakarta, PenaOne - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) diminta mengikuti proses Hak Angket yang di bentuk Komisi III DPR RI.

Sebagai bentukan DPR,  KPK tidak ada salahnya mengikuti proses politik yang dilakukan DPR. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Goverment Again Coruption and Discrimination  (GACD) Andar M Situmorang Rabu (5/7/2017).

Andar sepakat jika Hak Angket DPR RI untuk KPK terus lanjut.

Kata Andar, KPK layak untuk diangketkan untuk menyelidiki apakah ada 'dosa' KPK selama ini.

Didalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) pasal 27 menyebut Hak DPR untuk meminta keterangan.

Andar Situmorang
"Jadi masyarakat wajib untuk memenuhi permintaan atau undangan DPR," ujarnya.

Bagi masyarakat yang melanggar atau tidak mau hadir atas permintaannya DPR menurut Andar, bisa saja DPR meminta bantuan pihak kepolisiaan untuk menghadirkan yang bersangkutan.

"Pasal 77 ayat 3 menyebut Hak Angket DPR untuk melakukan penyelidikan," jelas Andar.

"Hak Angket yang dilakukan DPR merupakan konstitisional. Seharusnya Polri mendukung penuh hal itu," ujarnya.

Andar juga menuding proses penyidikan yang di lakukan KPK tidak 'manusiawi'.

"Bila saksi tidak boleh didampingi kuasa hukum jadi saksi di BAP berada dalam posisi tekanan," ujar Andar.

Logikanya lanjut Andar, manusia yang sehat walafiat dibawah umur 21 tahun pun bila di BAP dalam ruangan sempit 2 kali 3 meter dengan CCTV dibiarkan nyala akan down mentalnya.

"Apapun yang di sodorkan penyidik KPK pasti akan langsung ditandatanginya. Padahal kesaksiannya dalam tekanan akan berimplikasi dalam proses hukum," kata dia.

Jadi, apapun yang dinginkan KPK bisa terwujud. Bahkan, menurut Andar, seorang kuasa hukum yang ingin mendampingi klienya, saksi dan tersangaka saat diperliksa penyidik KPK dilarang membawa bolpoin, dompet, jam dengan alasan itu merupakan alat penyadap.

"KPK kok takut disadap. Padahal mereka paling hobi menyadap," kata Andar. (tim redaksi)