Sunday, 9 July 2017

Sukses Cokok 2 Gubernur, KPK Jangan Lupa Kasus Novanto

Jakarta, PenaOne - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Rumah Gerakan 98 mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menahan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam pada Rabu, 5 Juli 2017 lalu.

Nur Alam menjadi tersangka kasus suap pemberian izin usaha pertambangan eksploitasi  menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada  PT Anugrah Harisma Barokah di Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2014.

Dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan (PPATK), Nur Alam disebutkan telah menerima transfer  sebesar 4,5 juta Dollar AS dari perusahaan penerima izin usaha pertambangan nikel.

“Kewenangan KPK  dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang harus kita dukung. Jangan malah diamputasi," kata Ketua Umum DPN Rumah Gerakan Bernard Ali Mumbang Haloho dalam siaran persnya Sabtu (8/7/2017).

Bahkan sebelumnya, lanjut Haloho, pada Rabu, 21 Juni 2017, KPK telah menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama istri yang diduga terlibat kasus suap proyek pembangunan jalan di Bengkulu.

"Kala itu KPK menyita uang Rp 1 miliar. Uang tersebut bagian dari komitmen fee suap senilai Rp 4,7 miliar," ujarnya.

Namun, DPN Rumah Gerakan 98 memandang  tidak berarti progresivitas penanganan kasus korupsi di pemerintahan daerah lalu menomorduakan penyelidikan dan penyidikan kasus e-KTP yang sebagian sudah masuk proses yudisial.

Saat ini rakyat menunggu keseriusan KPK menuntaskan kasus korupsi Rp 2,3 triliun dari mega proyek e-KTP Rp 5,9 triliun. Terkait hal ini.

"Kita mendesak KPK agar serius dalam menuntaskan kasus e-KTP," tambah Sekjen DPN Rumah Gerakan 98 Sayed Junaidi Rizaldi.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana pernyataan para saksi, Ketua DPR RI Setya Novanto diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Dalam surat dakwaan disebut mendapat jatah Rp 574 miliar.

KPK harus menunjukkan ketegasannya dalam penegakan hukum, dan menjalankan asas persamaan di depan hukum, aquality before the law. Betapapun Setya Novanto adalah Ketua DPR RI, namun bila mencukupi dua alat bukti harus ditetapkan sebagai tersangka dan menangkap Setya Novanto. (tan/bilal)