Thursday, 24 August 2017

6 Perusahaan Rokok Diduga Tidak Bayar Pajak



Tanjungpinang, PenaOne - Enam perusahaan rokok di kawasan FTZ Kota Tanjungpinang, provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diduga tidak membayar pajak.

Perusahaan rokok yang mempergunakan fasilitas kawasan FTZ  tersebut merupakan modus baru kejahatan politik dagang.

Sumber yang dapat dipercaya mengatakan, dari hasil total kuota enam perusahaan rokok yang mengunakan fasilitas FTZ Kota Tanjungpinang tahun 2017  total semua 42.344 dus atau tin rokok.

Rokok ilegal  yang beredar diluar kawasan FTZ ini sangat fantastis dan luar biasa." Ucap sumber.

Tak hanya itu, kejahatan politik damping rokok FTZ ini ada indikasi sindikat mafia besar yang mengatur hingga mengeksekusi rokok-rokok itu bisa keluar dikasawan FTZ, di bawa ke sejumlah pulau di Kepulauan Riau hingga ke wilayah pekanbaru dan Sumatera.

Kasus ini negara sangat dirugikan. Selain rokok ini dijual ke pulau - pulau yang tidak memiliki fasilitas ftz dan ke berbagai provinsi di Sumatra dan ke Riau daratan Pekanbaru.

Penelusuran media ini, Kerugian negara di perkirakan puluhan miliar rupiah dari hasil tidak membayar pajak.

Entah apa terkesan aparat penegak hukum bungkam dengan rokok FTZ yang beredar bebas di luar kawasan FTZ. Pasalnya, nilai - nilai kerugian negara sangat fantastik.

Rokok-rokok ini sangat mudah ditemukan didaerah non FTZ atau di luar kawasan FTZ. Entah siapa pelaku besar yang bermain di balik ini. Sementara rokok -rokok yang bayar pajak terhimpit oleh mafia peredaran rokok FTZ.

Rokok-rokok yang membayar pajak , harus berupaya keras melakukan promosi-promosi iklan di media elektronik dan TV Swasta dan bekerja sama dengan berbagai instansi untuk pendapatan daerah. Sayang rokok FTZ ini sama sekali tak tersentuh.

Padahal kawasan FTZ di Kota Tanjungpinang hanya wikayah Senggarang dan Pulau Dompak yang jumlah penduduknya diperkirakan 9000 jiwa.

Berdasarkan Badan Pengusahaan Kota ( BPK ) Tanjungpinang tahun 2017 memberi kuota penjualan rokok kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone) kepada enam perusahaan.

Bahkan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang Den Yealta, di Tanjungpinang berapa bulan lalu mengatakan perusahaan yang menerima kuota rokok tahun ini yakni CV Three Star Bintan, PT Bintan Aroma Sejahtera, PT Sarana Dompak Jaya, PT Pratama Dompak Karya, PT Bintan Adikarya Jaya dan PT Megatama Pinang Abadi.

"Tahun 2016, PT Bintan Aroma Sejahtera mendapat kuota 8.250 dus, terdiri dari untuk merek rokok S Super Merah 6.610 dus dan S Super Hijau 1.640 dus," ujarnya Kamis (24/8/2017).

Sementara PT Cahaya Terang Mitra Utama yang bekerja sama dengan BUMD Tanjungpinang mendapat kuota 7.200 dus, terdiri dari rokok merek UN 4.000 dus, Gudang Rezeki 1.200 dus dan rokok merek Swiss Internasional 2.000.

Tahun 2017, CV Three Sta Bintan mendapat kuota untuk menjual rokok merek Luffman Classics Mild ebanyak 100 dus, M-Mind 900 dus, Surry Super 200 dus dan Amos Internasional 200 dus.

PT Bintan Aroma Sejahtera mendapatkan ijin menjual rokok berlogo khusus kawasan bebas merek S Super Merah 8.200 dus, S Super Hijau 200 dus, S Super 16 sebanyak 500 dus dan Absolut A100 500 dus.

Sedangkan PT Sarana Dompak Jaya mendapat ijin menjual rokok merek Harmoni Premium 16 sebanyak 500 dus, RMX Biru 50 dus dan RMX Hitam 50 dus.

PT Pratama Dompak Karya mendapat kuota menjual rokok merek S Super Merah sebanyak 1.044 dus, S Super Hijau 200 dus, S Super 16 dan rokok merek Absolut A 100 masing-masing sebanyak 250 dus.

PT Bintan Adikarya Jaya mendapat kuota menjual rokok merek Harmoni Premium 16 sebanyak 300 dus, RMX Biru 50 dus dan merek RMX Hitam 50 dus.

Terakhir, PT Megatama Pinang Abadi mendapat kuota menjual rokok merek UN sebanyak 4.800 dus, Gudang Rezeki 300 dus dan Strong 200 dus. (tim redaksi)