Tuesday, 15 August 2017

IAW Minta Pengadaan Pembangkit Listrik Diaudit

Junisab Akbar
Jakarta, PenaOne - Junisab Akbar,  Ketua pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) mengatakan, PT PLN (Persero)  kerap membantah adanya kejanggalan terkait pengadaan pembangkit listrik di atas kapal atau Marine Vessel Power Plant (MVPP).

Kata Junisab, tender MVPP sudah dilakukan secara terbuka dan ada kebutuhan listrik di daerah yang mendesak.

Ditambah lagi, dalih Pemerintah terus sedang menggenjot pembangunan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan sumber energi maka PT PLN (Persero) maka terlihat menamengkan Presiden yang anggap MVPP sebagai pilihan tepat atasi kekurangan listrik.

"Walau banyak janggal dalam proses pengadaan sewa MVPP terhitung mulai dari jadwal tender dan rencana kerja syarat (RKS) yang kerap berubah serta dari awal harusnya skema Independent Power Producer Project (IPP) lalu mendadak jadi ngontrak alat untuk ditempatkan di Sumatera Utara dengan kapasitas 250 MW, Sulawesi Selatan 200 MW, Kalimantan Selatan dan Tengah 200 MW serta Sulawesi Bagian Utara 120 MW, namun PT PLN (Persero) tetap terlalu sangat yakin, seakan itu yang paling benar," ujarnya Selasa (15/8/2017).

Menurut Junisab, perusahaan pelat merah terkaya yang menggaji Direksinya dengan royal plus bonus yang luar biasa itu berkinerja seperti tanpa model baku.

Mereka masih kata Junisab, terkesan seenaknya menggunakan uang negara.

Dalam tender MVPP mereka bekerja seperti teramat maksimal. Namun, setelah terlihat hasilnya seperti sekarang, maka tidak salah jika menyatakan bahwa hal itu diduga kuat hanya untuk mensukseskan penyewaan kapal Turki.

"Bukti lain untuk lebih meyakinkan kajian ini adalah saat penawaran dilakukan ada sekitar 20an perusahaan yang resmi mendaftar. Ternyata hanya kapal Turki itu yang teramat cocok pada spesifikasi RKS yang ditetapkan PT PLN (Persero)," jelasnya.

Masih menurut Jumisab, setelah tender selesai baru terkuak jikalau PT Tiga Lentera Abadi merupakan vendor kapal genset raksasa dari Turki itu.

Padahal makelar adalah hal yang sangat tidak disukai Presiden Jokowi. Mungkin itu pula yang membuat Presiden menjadi ingin membangun kapal yang sama di Indonesia.

Intinya, lanjut Junisab, perusahaan Karpowership telah memenangkan tender 540 MW dari PT PLN (Persero) untuk pasok listrik di 5 pulau berbeda di Indonesia selama 5 tahun.

Kapal Powership pertama mulai beroperasi pada bulan Januari 2016. Lalu kapal kedua bulan Desember 2016, Powership ketiga beroperasi April 2017. Keempat beroperasi Juni 2017. Yang kelima belum.

"PT PLN (Persero) beli listrik Rp 1.850 per Kwh dari perusahaan tersebut. Mahal atau murah?"

Yang agak menggelitik, kata Junisab, pimpinan vendor itu diduga kuat terkait pada beberapa kasus hukum seperti yang diperiksa Kejaksaan Agung yakni tindak pidana korupsi di PT Bank Jabar Banten (BJB) soal pengadaan dan pembelian Tower T, Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

"Juga pada kasus Luthfi Hasan Ishaaq yakni hasil pencucian uang".

Apa simpul masalah sudah selesai? Ternyata belum. Jejak persoalan-persoalan kapal Turki terlihat nyata di Pakistan, Lebanon dan Ghana. Penuh persoalan.

Kasus penyewaan dua MVPP di Pakistan berujung korupsi sampai menjatuhkan perdana menteri  Pakistan  periode 2012-2013, Raja Pervaiz Ashraf dan makelar kapal Turki itu ditahan.

Anggota parlemen Ghana ikut mengajukan tuntutan terhadap pemerintahnya karena meneruskan kontrak penyewaan kapal Turki.

Bahkan nelayan masih kata Junisab, Ghana juga pernah melakukan demonstrasi terhadap asap yang keluar karena kapal tersebut menolak diperiksa Amdalnya.

Pemerintah Lebanon juga menemukan izin palsu pekerja kapal yang diduga dibuat oleh perusahaan Turki yang dengan teroris.

"Dari berbagai hal negatif tersebut sangat disayangkan jika jajaran petinggi PT PLN (Persero) tidak bisa menyeleksi perusahaan yang terbukti banyak masalah. Malah seperti 'dibantu' agar bisa memenangkan tender," jelas mantan anggota DPR RI ini.

Yang terakhir, mungkin ini tidak prinsip namun jadi tanda tanya, makelar beralamat kantor sama dengan Karpowership.

Pak Jokowi yang tegas tidak mau ada makelar, malah disuguhi sajian makelar berkantor sama dengan yang dimakelari.

Bagaimana PT PLN (Persero) menjelaskan semua hal itu kepada publik sebelum mereka nanti bermasalah hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan atau KPK.

Jangan dipikir bahwa sewa itu normal sebab harga Rp 1.850 juga masih patut untuk dipertanyakan lho.

"Harga di Pakistan jauh di bawah".

"Jejaring kekuasaan diluar Presiden Jokowi kami endus bisa-bisa ikut cawe-cawe maka Presiden Jokowi terlihat begitu tegas soal makelar dibidang kelistrikan," tutup Junisab. (tim redaksi)