Sunday, 20 August 2017

Komnas PA Acungi Jempol Dakwaan Jaksa Kejari Sorong

Jakarta, PenaOne - Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (Komas PA) menilai, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, Edi Sulistio Utomo, SH terhadap 2 orang terdakwa pembunuhan sadis disertai kekerasan seksual yang dilakukan Ronald Wanggainu dan Lewi Gogoba terhadap KM bocah udia 5 tahun di Kota Sorong, provinsi Papua Barat sudah tepat.

Jaksa mendakwa pelaku dengan  ketentuan pasal 81 ayat 1 ayat 3 dan ayat 4 UU No. 17 Tahun 2916 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto pasal 76 UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati dan seumur hidup.

"Perbuatan Ronald Waggaimu dan Lewi Gogoba tergolong perbuatan sadis,  kejam dan tidak berperikemanusiaan, oleh karenanya tidaklah berlebihan jika JPU berdasarkan ketentuan hukun menuntut terdakwa dengan hukum seumur hidup dan dengan tambahan hukum pemberatan," kata Arist Minggu (20/8/2017).

Menurut Arist, Ronald Wanggaimu didakwa dengan hukuman mati merupakan pelaku utama yang sengaja   mengambil korban KM (5) dari rumahnya yang kemudian dibawah menuju hutan bakau diujung landasan pacu Bandara Domine Edwar Osok, Sorong.

Lantas Ronald melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang kemudiaan untuk menghilangkan jejak perbuatan sadisnya, pelaku menghabisi nyawa korban dengan membenamkan korban didasar air hutan bakau.

Sementara Lewi Gogoba dituntut hukuman penjara seumur hidup ditambah dengan hukumannpemberatan berupa pengungkapan identitas pelaku kepada publik melalui media masa.

"Pertimbangan JPU memberikan hukuman seumur hidup kepafa Lewi Gogoba karena pelaku melakukan pembunuhan disertai dengan  kekerasan seksual sangat sadis," ujarnya.

Komnas PA kata Arist, memberikan apreasi setinggi-tingginya kepada Jaksa Penuntut Umum.  penerapan UU RI No. 17 Tahun 2016 untuk para predator kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Sorong Papua Barat merupakan penerapan dakwaan yang pertama di Indonesia setelah PP No. 01 Tahun 2916 diundangkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016.

Penerapan UU No. 01 Tahun junto UU RI No. 35 Tahun 2914 tentang Perlindungan Anak menurutnya, merupakan langkah dan terobosan baru yang diharapkan dapat menjadi efek jerah bagi para predator dan atau  monster anak, dan mendorong seluruh aparatus penegak hukum di Indonesia untuk memberikan atensi agar menggunakan dan menerapkan UU tersebut untuk menjerat pelaku kekerasan seksual.

"Demi keadilan bagi korban dan keluarganya, Komnas Anak berharap Majelis Hakim tidak mengubah tuntutan jaksa, namun jika hakim berpendapat lain biarlah Tuhan yang akan mengarahkan palu hakim," demikian Arist Merdeka Sirait menjelaskan.