Tuesday, 8 August 2017

Pansel Bawaslu Kepri Dituding Tak Profesional


Tanjungpinang, PenaOne - Panitia Seleksi (Pansel) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencoret sejumlah nama-nama calon Bawaslu tanpa ada klarifikasi sebelumnya. Pada tanggal 4 Agustus 2017 pansel Bawaslu telah mengumumkan di website resmi Bawaslu Kepri calon Bawaslu lulus administrasi, sebanyak 43 calon Bawaslu yang lulus ujian.

Namun di Koran Harian Provinsi Kepri yang terbit 7 Agustus 2017 menampilkan berkas pengumuman  hanya 31 calon Bawaslu. 12 nomor terakhir calon Bawaslu yang sempat diumumkan di website resmi Bawaslu Kepri menghilang.

Entah apa maksud dari pansel Bawaslu Kepri memangkas 12 calon anggota Bawaslu yang sudah lulus administrasi, sesuai yang diumumkan sebelumnya.

Apakah sebagian berkas hilang saat memberikan ke pihak Koran Harian? Andai benar demikian, tentu penampilannya tidak serapi itu?

Atau apakah lupa memasukan 12 calon nama Bawaslu yang ikut lulus versi websitenya Bawaslu Kepri?

Andai lupa, aneh karena sebelumnya sudah mengumumkan di website resmi Bawaslu. Seharusnya hanya butuh kirim file atau berkas yang sudah ada ke pihak Koran Harian.

Atau mungkin ada unsur lain, unsur kesengajaan atau kepentingan tertentu sehingga mencoret 12 nomer urut terakhir calon anggota Bawaslu yang akan bertarung tanggal 9 dan 10 Agustus 2017 di Politeknik Batam.

Hendrikus urung, Sekretaris Pemuda Katolik Kepri angkat bicara melihat kinerja Pansel Bawaslu Kepri yang dinilai tidak pecus menjalankan tugasnya. Ini harus dipertanyakan secara profesional dan proporsional kinerja mereka.

Mengaku jujur, transparan, orang pintar dari akademisi dan profesi,  Namun pada kenyataannya acakadut seperti ini.

"Pansel Bawaslu Kepri yang terdiri dari 5 orang, tidak perlu panik dan gugup mengemban amanah ini. Bekerjalah secara jujur, transparan, profesional tanpa indikasi dari luar," ugkap aktivis asal Flores ini Selasa (8/8/2017).

Hendrikus urung atau sering disapa Polo menambahkan, kecerobohan kinerja Pansel yang amburadul ini terkesan memanipulasi data. Kapasitas mereka sebagai pansel sangat diragukan.

Terdapat indikasi kebohongan publik dalam pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota Bawaslu provinsi Kepri periode 2017-2022. Apalagi disitu jelas tertuang secara hukum nomor registrasi 20/Timsel/Bawaslu-Kepei/VIII/2017 tertanggal 4 Agustus 2017 diteken ketua Riama Manurung dan Sekretaris  Adji Suradji Muhammad.

Bobroknya kinerja Pansel semakin terungkap. Bahkan mereka membuka borok mereka sendiri dalam pengumuman administrasi calon anggota Bawaslu Kepri.

Kecerobohan hingga memunculkan dua versi pengumuman calon Bawaslu. Pengumuman di website Bawaslu tertulis 43 calon Bawaslu Kepri lulus administrasi, sedangkan versi koran harian lokal dan nasional  hanya ditulis 3 calon Bawaslu adminitrasi. 12 nomor urut terakhir menghilang entah kemana.

Berdasarkan sumber yang diperoleh media ke pihak iklan koran yang menerbitkan, mereka mengumumkan sesuai data yang diberikan pihak Bawaslu, sebanyak 31 calon Bawaslu Kepri.

Entah mana yang benar. Semua pengumuman, baik di website Bawaslu Kepri maupun di koran harian, sama-sama terdapat cap stempel dan tanda tangan ketua dan sekretaris Pansel Bawaslu Kepri.

Hendrikus Uring aktivis 98 ini menjelaskan, jika alasan itu kesalahan teknis tidak masuk akal. karena di Pansel ini ada beberapa orang. Saya dengar ada 5 orang. Apa saja kerjanya kalau hanya mengurus iklan saja tidak beres.

Jika ini kesalahan Pansel Bawaslu, pemerintah harus mengevaluasi Pansel Bawaslu Kepri tersebut yang mewakili dari berbagai profesi." Tegas uring.

Riama Manurung selaku Ketua Pansel calon anggota Bawaslu Provinsi Kepri, saat dikonfirmasi mengatakan 43 calon Bawaslu  lulus admintrasi.

Sungguh aneh, pernyataan Ketua Pansel tidak sesuai dengan yang diterbitkan di koran Harian. Apakah selaku Ketua Pansel tidak mengetahui hal ini?

Hebohnya kasus kelulusan admintrasi calon anggota Bawaslu Kepri 2017-2022 semakin oleng bagaikan kapal ditengah samudra.

Belum terjawabnya kasus 10 calon Bawaslu dari sejumlah komisioner terdiri anggota KPUD, anggota Bawaslu Kepri, Hingga ketua, wakil ketua dan anggota komisi penyiaran Kepri, KIP tersebut tidak mengundurkan diri, sekarang  timbul lagi masalah baru mengenai adanya dua versi pengumuman kelulusan calon Bawaslu Kepri yang berbeda. (ji/tan)