Friday, 18 August 2017

Pengadaan MVPP di PLN Beraroma Tak Sedap

Jakarta, PenaOne - Junisab Akbar, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) menganggap fungsi pengawasan yang melekat pada DPR RI seperti tidak bergigi terhadap pengadaan pembangkit listrik di atas kapal atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero).

DPR RI menurut Junisab, terkesan membiarkan hal itu. Sehingga, merembes ke ranah hukum.

"Akibat pembiaran itu sekarang persoalan kapal itu menjadi semakin kusut," katanya di Jakarta, Jum'at (18/8/2017).

Masih menutut Junisab, ada baiknya pimpinan DPR atau minimal pimpinan komisi 6 dan 7 DPR RI mengkaji sikapnya mengingat perusahaan penyewa tersebut bermasalah di beberapa negara.

"Jangan sampai BUMN kita terseret lebih dalam  sehingga merugikan negara".

Kalau fungsi pengawasan DPR RI dimaksimalkan minimal bisa mengetahui secara detail terkait kualitas kinerja Direksi PT PLN (Persero) yang akhir-akhir ini diduga kuat mengalami penurunan kinerja.

"Anehnya, kinerja menurun tapi meningkat dalam penggunaan operasional perusahaan serta adanya laporan hukum terhadap Direksi terkait kritik publik atas kenaikan TDL," tandasnya.

IAW menyarankan agar DPR RI meminta BPK RI melakukan audit kinerja sebelum meminta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap sewa kapal tersebut, tutup mantan anggota Komisi III DPR RI itu.

Sebelumnya diberitakan, Junisab menyebut PT PLN (Persero)  kerap membantah ada yang janggal terkait pengadaan pembangkit listrik di atas kapal atau MVPP.

Jawabannya klasik, bahwa tender MVPP sudah dilakukan secara terbuka dan ada kebutuhan listrik di daerah yang mendesak.

Ditambah dalih bahwa Pemerintah terus sedang menggenjot pembangunan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan sumber energi maka PT PLN (Persero) maka terlihat menamengkan Presiden yang anggap MVPP sebagai pilihan tepat atasi kekurangan listrik.

Walau banyak janggal dalam proses pengadaan sewa MVPP terhitung mulai dari jadwal tender dan rencana kerja syarat (RKS) yang kerap berubah serta dari awal harusnya skema Independent Power Producer Project (IPP) lalu mendadak jadi ngontrak alat untuk ditempatkan di Sumatera Utara dengan kapasitas 250 MW, Sulawesi Selatan 200 MW, Kalimantan Selatan dan Tengah 200 MW serta Sulawesi Bagian Utara 120 MW, namun PT PLN (Persero) tetap terlalu sangat yakin, seakan itu yang paling benar.

"Perusahaan pelat merah terkaya yang menggaji Direksi nya dengan royal plus bonus yang luar biasa itu berkinerja seperti tanpa model baku. Terkesan seenaknya menggunakan uang negara," kata Junisab.

Dalam tender MVPP itu mereka bekerja seperti teramat maksimal namun setelah terlihat hasilnya seperti sekarang, maka tidak salah jika menyatakan bahwa hal itu diduga kuat hanya untuk mensukseskan penyewaan kapal Turki.

Bukti lain untuk lebih meyakinkan kajian ini adalah bahwa saat penawaran dilakukan ada sekitar 20an perusahaan yang resmi mendaftar, ternyata hanya kapal Turki itu yang teramat cocok pada spesifikasi RKS yang ditetapkan PT PLN (Persero). Kalau kata orang Medan, tidak ada buangnya.

Setelah tender selesai baru terkuak jikalau PT Tiga Lentera Abadi merupakan vendor kapal genset raksasa dari Turki itu.

Padahal makelar adalah hal yang sangat tidak disukai Presiden Jokowi. Mungkin itu pula yang membuat Presiden menjadi ingin membangun kapal yang sama di Indonesia.

Intinya, perusahaan Karpowership telah memenangkan tender 540 MW dari PT PLN (Persero) untuk pasok listrik di 5 pulau berbeda di Indonesia selama 5 tahun.

Kapal Powership pertama mulai beroperasi pada bulan Januari 2016, lalu kapal kedua bulan Desember 2016, Powership ketiga beroperasi April 2017, dan keempat beroperasi Juni 2017. Yang kelima belum. PT PLN (Persero) beli listrik Rp 1.850 per Kwh dari perusahaan tersebut. Mahal atau murah?

Yang agak menggelitik, pimpinan vendor itu diduga kuat terkait pada beberapa kasus hukum seperti yang diperiksa Kejaksaan Agung yakni tindak pidana korupsi di PT Bank Jabar Banten (BJB) soal pengadaan dan pembelian Tower T, Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Juga pada kasus Luthfi Hasan Ishaaq yakni hasil pencucian uang.

Apa simpul masalah sudah selesai? Ternyata belum

Jejak persoalan-persoalan kapal Turki terlihat nyata di Pakistan, Lebanon dan Ghana. Penuh persoalan.

Kasus penyewaan dua MVPP di Pakistan berujung korupsi sampai menjatuhkan perdana menteri  Pakistan  periode 2012-2013, Raja Pervaiz Ashraf dan makelar kapal Turki itu ditahan.

Anggota parlemen Ghana ikut mengajukan tuntutan terhadap pemerintahnya karena meneruskan kontrak penyewaan kapal Turki.

Bahkan nelayan Ghana juga pernah melakukan demonstrasi terhadap asap yang keluar karena kapal tersebut menolak diperiksa amdalnya.

Pemerintah Lebanon juga menemukan izin palsu pekerja kapal yang diduga dibuat oleh perusahaan Turki yang dengan teroris.

Dari berbagai hal negatif tersebut sangat disayangkan jika jajaran petinggi PT PLN (Persero) tidak bisa menyeleksi perusahaan yang terbukti banyak masalah. Malah seperti 'dibantu' agar bisa memenangkan tender.

"Yang terakhir, mungkin ini tidak prinsip namun jadi tanda tanya, makelar beralamat kantor sama dengan Karpowership," ujarnya.

Pak Jokowi yang tegas tidak mau ada makelar, malah disuguhi sajian makelar berkantor sama dengan yang dimakelari.

Bagaimana PT PLN (Persero) menjelaskan semua hal itu kepada publik sebelum mereka nanti bermasalah hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan atau KPK.

Jangan dipikir bahwa sewa itu normal sebab harga Rp 1.850 juga masih patut untuk dipertanyakan lho. Harga di Pakistan jauh di bawah.

Jejaring kekuasaan diluar Presiden Jokowi kami endus bisa-bisa ikut cawe-cawe maka Presiden Jokowi terlihat begitu tegas soal makelar dibidang kelistrikan. (tim redaksi)