Monday, 21 August 2017

Posisi Sofyan Djalil di Kabinet Mulai Digoyang

Jakarta, PenaOne - Konflik agraria di tanah air, telah menjadi masalah paling pelik di tanah air yang hingga kini nyaris selalu diabaikan pemerintah, baik di daerah hingga ke tingkat pusat.

Lemah atau terkesan ada praktik pembiaran yang dilakukan Menteri Agraria Tata Ruang/BPN RI Sofyan Djalil, ujar Junisab Akbar Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) kepada Wartawan Senin (21/8/2017) di Jakarta.

Hal itu yang kerap memicu konflik horizontal hingga mengakibatkan tak sedikit jatuhnya korban jiwa.

Namun Djalil yang disebut-sebut 'berlindung' di belakang kekuasaan seorang pejabat tinggi negara itu bisa selamat karena berselubung kebaikan Presiden Joko Widodo dalam bagi-bagi sertifikat disetiap kunjungan ke daerah.

"Kalau ditinjau secara utuh, tidak ada prestasi Sofyan Djalil di kabinet. Ia tak ubahnya menteri tanpa kerja yang tetap selamat karena berlindung di bawah kekuasaan. Ini jelas kerugian bagi negara" tuding Junisab.

Contoh kecil yang kini justru sudah jadi 'bom waktu' adalah konflik agraria antara pemilik tanah dengan kelompok mafia seperti yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur yang hampir 15 tahun belum tuntas.

Juga di Batam, Kepulauan Riau sudah hampir 10 tahun juga belum tuntas.

Terpisah, secara rinci Advokat Alexander Arif, selaku kuasa hukum ahli waris H. Djabar menyampaikan bahwa kasus di Surabaya berawal dari tanah tambak seluas 11 hektar yang terletak di Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya milik Haji Jabbar yang meninggal dunia tahun 1934 dan meninggalkan ahli waris sebanyak 12 orang. Di atas areal tanah itu digarap tambak garam dan tambak ikan secara turun menurun dan bergilir oleh seluruhnya ahliwaris H. Djabar.

"Lantas tahun 2008 datang orang menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah SHM no.41 dan 42 atas nama Kapesah (Haji Kapsah) dan Saju Padahal tanah itu tidak pernah dijual, digadai ataupun dipindahtangankan. Herannya malah kok bisa terbit sertifikat nomor 41 dan 42 di atas tanah itu”, ujarnya.

Belakangan, lanjutnya, setelah ditelusuri secara hukum diketahui bahwa alas hak yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat SHM no.41 dan 42 tersebut adalah berupa PENYERAHAN WARIS, tgl. 23 Agustus 1951, yang menerangkan bahwa letak tanah tersebut terletak di Desa Romokalisari Jadi dengan terbitnya sertipikat no.41 dan 42 yang menunjuk lokasi tanah di Desa Tambak Osowilangon adalah merupakan salah objek / cacat administrasi sehingga dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI.

Dijelaskannya, warga itu jadi berkonflik. Ahli waris lapor pemalsuan ke kepolisian, maka dua orang yang mengaku pemilik SHM ditahan. Belakangan terungkap otak dari semua adalah seseorang bernama Teddy.

"Namun Teddy malah membuat kasus ini berbalik. Dikatakan polisi pemalsuan dokumen itu terjadi tahun 1987. Anehnya polisi malah simpulkan kasus ini sudah kedaluarsa karena sudah lebih 12 tahun. Ahli waris tidak pernah diberitahu penyidik bahwa 12 tahun itu dihitung dari pembuatan SHM atau sejak pemalsuan itu diketahui ahli waris" ucapnya kecewa.

Lantas, pihak ahli warispun mengajukan praperadilan terhadap Polrestabes Surabaya dan dikabulkan oleh PN Surabaya.

"Kemudian pihak Polrestabes Surabaya mengajukan banding dan diterima pihak PN Surabaya, harusnya PN Surabaya menolak Permohonan Banding yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, halmana beracu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-IX/2011, yang intinya Penyidik tidak dapat mengajukan upaya hukum banding atas dikabulkannya permohonan Pra Peradilan, namun rupanya Polrestabes Surabaya dan PN. Surabaya dan PT. Surabaya tidak menghormati Putusan MK tersebut ,mala cendrung melanggar, sehingga PT. Surabaya membatalkan Putusan Pra Peradilan PN. Surabaya. Tapi yang buat kita curiga ini sarat permainan, karena kita justru ditolak oleh PN. Surabaya ketika mengajukan Kasasi terhadap putusan PT. Surabaya tersebut," ujarnya.

Dengan modal kemenangan di pengadilan itu, kemudian kelompok mafia itu melakukan gugatan perdata yang menuntut agar ahli waris yang mereka tuduh sebagai penggarap dikeluarkan dari dalam lahan.

Namun lagi-lagi kejanggalan lain terungkap. Pada saat persidangan di PN Surabaya dalam acara pembuktian dari saksi Kantor Pertanahan Surabaya I menerangkan “berdasarkan warkah yg ada di Kantor Pertanahan Surabaya I ternyata penerbitan SHM no.41 dan 42 menggunakan alas hak berupa Surat PENYERAHAN WARIS, tgl. 23 Agustus 1951, yang menerangkan bahwa letak tanah tersebut terletak di Desa Romokalisari dengan demikian maka telah terjadi salah objek dalam penerbitan SHM no.41 dan 42 atau cacat administrasi. Ironisnya, hal itu justru tidak juga dibatalkan BPN. Sementara Gugatan perdata tsb berakhir dengan putusan menyatakan SHM no. 41 dan 42 adalah sah demikian pulah jual beli juga dinyatakan sah. Putusan tersebut fantastis karena bersifat serta merta/Uit Voor Baar Biy vorrat yg sangat khusus.

"Masak masih dalam proses banding ternyata telah diajukan eksekusi Pengosongan. Untuk itu kami mengajukan Gugatan perlawanan untuk menangguhkan eksekusi pengosongan. Tapi ada kejanggalan dalam gugatan perdata sejak awal. Dimana ada keterangan lurah. Yang menerangkan H. Djabar menjual tanah tersebut kepada Pak San dan Bok San tahun 1961 Padahal Haji Jabbar meninggal tahun 1934. Sementara Pak San dan Bok San wafat tahun 1950. Disamping itu dikatakan Marifah adalah ahliwaris H.Djabar padahal H. Djabar tidak mempunyai ahliwaris bernama Marifah, Marifah adalah tetangga Haji Jabbar" beber Junisab kembali.

Setelah proases banding berjalan, akhirnya eksekusi ditangguhkan. Itupun setelah pihak kita memergoki adanya pertemuan majelis hakim yang menyidangkan gugatan ini dengan lawyer pihak lawan. Kemudian, hakim bernama Manungku itu mundur setelah dinyatakan melakukan pelanggaran ringan.

"Terhadap gugatan perlawanan sejak awal memang majelis hakim tidak pernah berupaya menawarkan mediasi, sehingga putusan perlawanan ditingkat banding membatalkan putusan PN. Surabaya.
Terhadap perkara pokok dalam tingkat Kasasi telah diputus oleh MA dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi. Dan sekarang masih dalam proses PK.

Ahliwaris telah bersurat ke Menteri Agraria untuk meminta pembatalan SHM no.41 dan 42 karena terdapat salah Objek yang masuk dalam kriteria cacat administrasi, dan oleh Kementerian Agraria telah ditindaklanjuti dengan melakukan paparan di kementrian. Dan kesimpulannya ada kejanggalan terjadinya kesalahan titik atau objek tanah. Bayangkan, bagaimana caranya bisa transaksi antara kedua pihak yang sama-sama sudah meninggal dunia. Lagipula masak polisi dan pihak BPN tidak bisa membedakan tandatangan orang yang masih hidup dengan yang sudah wafat" bebernya kembali.

Belakangan, lanjut Junisab, lurah setempat sudah mengakui kejahatan ini. Dan di depan notaris dia sudah mengakui dosa dan perbuatannya atas rekayasa yang turut melibatkannya.

Bahwa, Menteri Agraria pada tanggal 31 Januari 2017, dalam surat bernomor 577/273-800/I/2017, telah memerintahkan Kakanwil BPN Propinsi Jatim untuk membatalkan Sertipikat No.41 dan 42 yang telah berubah menjadi HGB no.109 dan 110, namun Kakanwil BPN Propinsi Jatim, tidak menghiraukan perintah Menteri Agraria tersebut malahan terkesan Menteri Agraria sendiri tidak berdaya menghadapi Kakanwil BPN. Propinsi Jatim, sangat ironis.

"Kasus di Surabaya ini jelas telah membuka kedok bahwa sesungguhnya derita rakyat masih terus ada dikala Presiden Jokowi bak sinterklas membagi-bagi sertifikat, namun derita rakyat di Surabaya dan Batam dibiarkan. Ini fakta" tegasnya.

Perlu diingat oleh Presiden Jokowi, kata mantan anggota DPR RI ini, sesungguhnya, menuntaskan permasalahan rakyat yang terutama ketimbang sekadar memberi hadiah pada rakyat.

"Presiden Jokowi sebaiknya turun tangan menuntaskan hal itu sebagai hadiah yang esensif dalam merayakan kemerdekaan bagi rakyatnya pada HUT RI ke-72. Kami meminta presiden segera mengevaluasi dan mengaudit kinerja Sofyan Djalil di kabinet" pungkasnya. (tim redaksi)