Friday, 29 September 2017

Mahasiswa Kepri Tuntut Cukai Tanpa Rokok Ditertibkan

Tanjungpinang, PenaOne - Sejumlah mahasiswa di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kepri Kamis ( 28/9/2017).

Massa yang tergabung dalam Kesatuan Suara Mahasiswa (Kusuma Kepri) tersebut, menuntut maraknya peredaran  rokok tanpa cukai diluar wilayah kawasan FTZ.

Tak hanya itu, mereka menuntut DPRD Dapil Kota Tanjungpinang untuk segera mengawasi kegiatan pembangunan dikawasan daerah FTZ wilayah Kota Tanjungpinang yang telah ditetapkan berdasarkan PP No. 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan.

"Diduga simpang siur dalam pengelolaan hingga teknis dilapangan terhadap kegiatan perdagangan di wilayah Kota Tanjungpinang sehingga berdampak terhadap maraknya penyebaran rokok bebas pajak di kawasan Non FTZ," ungkap Darwis ketua Kusuma Kepri saat unjuk rasa.

Surya Wibawa, Korlap Kusuma Kepri juga menuntut ke DPRD Kepri sejumlah permasalahan yang ada di Kabupaten Kota diantaranya :

1. Kusuma Kepri menuntut DPRD Kepri Dapil Karimun untuk segera membangun Komunikasi dengan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait maraknya Peredaran Narkoba di Kab.Karimun yang terjadi saat ini serta perketat Pengawasan keluar masuknya barang di Karimun, khususnya Kawasan bebas Pajak ( FTZ ) di wilayah Kabupaten Karimun.

2. Kusuma Kepri menuntut DPRD Kepri Dapil Bintan untuk segera menertibkan Kegiatan Pelayanan terhadap publik, dan kembalikan Fungsi Pelayanan sebagai mana mestinya.

Tidak hanya bidang Kesehatan saja, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan kepada Kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah diatur di dalam BAB I Ketentuan Umum Psal I Point I UU No.9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Menuntut DPRD Kepri Dapil Natuna segera untuk mengawasi Peningkatan mutu pendidikan di daerah Natuna yang dianggap masih mengalami kesenjangan dan ketertinggalan diwilayah Kepri saat ini dan bagaimana meningkatkan kualitas tenaga pengajar di daerah tersebut.

4. Menutut DPRD Kepri Dapil Lingga untuk meningkatkan lagi fungsi pengawasan terhadap pembangunan khusunya kebijakan Darlerah tentang pengembangan organik yang telah di tetapkan oleh Kementrian Pertanian RI di Kab.Lingga.

Agar kebijakan tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat setempat dan pengembangan perekonomian daerah tersebut berjalan sejalan dengan RPJMD.

5.Kusuma Kepri Menuntut DPRD Kepri Dapil Kab. Anambas segera mengawasi dan meninjau kembali konflik yang terjadi terhadap PT.KJJ yang mengakibatkan konflik horizontal antara masyarakat lokal  dengan pihak perusahaan .

6. Kusuma Kepri menuntut DPRD Kepri dapil Kota Batam untuk meninjau kembali kebijakan dari pihak PLN dengan menaikkan tarif listrik diWilayah Kota Batam sebesar 15 % serta mempertimbangkan latar belakang pihak PLN menaikkan harga listrik yang saat ini meresahkan warga Kota Batam.

Aksi mahasiswa yang membawa bendera, famplet dan alat pengeras suara tersebut diterima oleh Jumaga Nadeak Ketua DPRD Prov Kepri.

Jumaga menegaskan, terkait tuntutan dari massa Seluruh aspirasi dari adik-adik coba kita selesaikan dengan cara yang baik-baik.

"Untuk permasalahan di Bintan telah dalam proses penyelesaian," kata Jumaga.

Terkait permasalahan Wakil Gubernur Kepri bukan hanya adik-adik kami pun disini dilema ibarat dalam berumah tangga apabila ada ayah tapi tidak ada ibu bagaimana dengan nasib anak -anaknya.

"Kami pun telah memilih para calon-calon untuk mendampingi Gubernur, namun semua itu berpulang kembali kepada beliau," jelasnya.

Opung sapaan Ketua DPRD Kepri itu melanjutkan, apabila ada permasalahan - permasalahan di daerah silahkan adik-adik beritahu kamiMARAKNYA ROKOK TANPA CUKAI, MAHASISWA DEMO DI DPRD KEPRI.

TANJUNGPINANG, --- Sejumlah mahasiswa diProvinsi Kepulauan Riau melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kepulauan Riau. Kamis ( 28/9/2017).

Massa yang tergabung di kesatuan suara mahasiswa ( Kusuma Kepri ) tersebut, menuntut maraknya peredaran  rokok tanpa cukai diluar wilayah kawasan FTZ.

Tak hanya itu, mereka menuntut DPRD Dapil Kota Tanjungpinang untuk segera mengawasi kegiatan pembangunan dikawasan daerah FTZ wilayah Kota Tanjungpinang yang telah ditetapkan berdasarkan PP No. 47 Tahun 2017 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan, karena diduga simpang siur dalam pengelolaan hingga teknis dilapangan terhadap kegiatan perdagangan di wilayah Kota Tanjungpinang sehingga berdampak terhadap maraknya penyebaran rokok bebas pajak di kawasan Non FTZ." Ungkap Darwis ketua Kusuma Kepri.

Surya Wibawa, Korlap Kusuma Kepri juga menuntut ke DPRD Kepri sejumlah permasalahan yang ada di Kabupaten Kota.diantaranya :

1. Kusuma Kepri menuntut DPRD Kepri Dapil Karimun untuk segera membangun Komunikasi dengan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait maraknya Peredaran Narkoba di Kab.Karimun yang terjadi saat ini serta perketat Pengawasan keluar masuknya barang di Karimun, khususnya Kawasan bebas Pajak ( FTZ ) diWilayah Kabupaten Karimun.

2. Kusuma Kepri menuntut DPRD Kepri Dapil Bintan untuk segera menertibkan Kegiatan Pelayanan terhadap publik, dan kembalikan Fungsi Pelayanan sebagai mana mestinya. Tidak hanya bidang Kesehatan saja, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan kepada Kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah diatur di dalam BAB I Ketentuan Umum Psal I Point I UU No.9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Menuntut DPRD Kepri Dapil Natuna segera untuk mengawasi Peningkatan mutu pendidikan di daerah Natuna yang dianggap masih mengalami kesenjangan dan ketertinggalan diwilayah Kepri saat ini dan bagaimana meningkatkan kualitas tenaga pengajar di daerah tersebut.

4. Menutut DPRD Kepri Dapil Lingga untuk meningkatkan lagi fungsi pengawasan terhadap pembangunan khusunya kebijakan Darlerah tentang pengembangan organik yang telah di tetapkan oleh Kementrian Pertanian RI di Kab.Lingga. Agar kebijakan tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat setempat dan pengembangan perekonomian daerah tersebut berjalan sejalan dengan RPJMD.

5.Kusuma Kepri Menuntut DPRD Kepri Dapil Kab. Anambas segera mengawasi dan meninjau kembali konflik yang terjadi terhadap PT.KJJ yang mengakibatkan konflik horizontal antara masyarakat lokal  dengan pihak perusahaan .

6. Kusuma Kepri menuntut DPRD Kepri dapil Kota Batam untuk meninjau kembali kebijakan dari pihak PLN dengan menaikkan tarif listrik diWilayah Kota Batam sebesar 15 % serta mempertimbangkan latar belakang pihak PLN menaikkan harga listrik yang saat ini meresahkan warga Kota Batam.

Aksi mahasiswa yang membawa bendera ,famplet dan alat pengeras suara tersebut diterima oleh Jumaga Nadeak Ketua DPRD Prov Kepri.

Jumaga menegaskan, terkait tuntutan dari massa Seluruh aspirasi dari adek - adek coba kita selesaikan dengan cara yang baik - baik. Untuk permasalahan di Bintan telah dalam proses penyelesaian.

Terkait permasalahan Wakil Gubernur Kepri bukan hanya adek - adek kami pun disini dilema ibarat dalam berumah tangga apabila ada ayah tapi tidak ada ibu bagaimana dengan nasib anak - anaknya. Kami pun telah memilih para calon-calon untuk mendampingi Gubernur, namun semua itu berpulang kembali kepada beliau.

Opung sapaan ketua DPRD Kepri itu melanjutkan, Apabila ada permasalahan - permasalahan di daerah silahkan adek - adek beritahu kami, kami selalu terbuka lebar untuk selalu menanggapinya. "Kami selalu terbuka lebar untuk selalu menanggapinya". (aulia/tan)