Monday, 30 October 2017

Cagub Wajib Dites Rambut


Lampung, PenaOne - Jaringan `98 menengarai Pemilihan Gubernur (Pilgub) provinsi  Lampung rawan menipulasi dan kecurangan yang dapat memicu konflik dan  menurunkan kualitas demokrasi.
Karena itu, Juru Bicara Jaringan ’98, Ricky Tamba kepada media massa, menyarankan adanya transparansi sumber pendaan kampanye dan pencalonan.
“Selain tuduhan intervensi perusahaan-perusahaan besar, juga harus diperiksa dan diaudit, apakah ada penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sosialisasi dan kampanye calon?” kata Ricky belum lama ini.
Alasannya, jika benar ada calon yang menggunakan APBD untuk sosialiasi atau kampanye cagub, tentu merugikan rakyat dan daerah. 
"Padahal semua berharap, APBD digunakan untuk pos pembangunan kesejahteraan yang semestinya, bukan menjadi bancakan elite,” saran Ricky.
Pria plontos penghobi bolabasket ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) agar memasang mata dan telinga memantau proses Pilgub Lampung sesuai kewenangannya, karena tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD oleh para calon, mungkin saja terjadi bila tak diawasi ketat hingga beberapa bulan ke depan.
Selain itu, menurut Ricky, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Lampung dapat melakukan terobosan yakni mengharuskan para calon untuk tes penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) dengan cara termutakhir yakni melalui deteksi rambut.
“Tak hanya tes urine dan darah di rumah sakit. Tetapi Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga resmi negara harus dilibatkan tes narkoba dari rambut dan kami yakin BNN pasti mau,” tegasnya.
Dia menambahkan, sejak awal kita harus yakin bahwa calon Gubernur Lampung terpilih mendatang merupakan manusia unggul yang jauh dari perilaku negatif pengguna narkoba, sehingga dapat dijadikan teladan bagi generasi muda dan seluruh rakyat Lampung. “Bahaya narkoba sama kejinya dengan bahaya korupsi!” tegas warga Lampung Timur tersebut.
Jaringan ’98, lanjut dia, akan terus melakukan pengawasan publik terhadap proses dan tahapan Pilgub Lampung yang sedang berjalan dan tak akan segan melakukan berbagai upaya hukum dan kampanye media penyadaran sosial ke masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin terbaik bagi Lampung.
“Jejaring kami di 15 kabupaten/ kota se-Lampung masih bergerak senyap dan terus melaporkan berbagai perkembangan di tingkat akar rumput. Dan teman-teman di Jakarta akan membantu memproses berbagai hal negatif di Pilgub Lampung, baik ke KPK, Mabes Polri hingga ke Istana Negara. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang bermanfaat bagi rakyat, seburuk-buruknya pemimpin adalah yang melukai hati rakyat!” pungkas Ricky Tamba. (bian)
Sumber: inilampung.com