Friday, 13 October 2017

Direksi PLN Ala Sofyan Basyir Bukti Pemborosan Anggaran

Jakarta, PenaOne - Indonesian Audit Watch (IAW) menilai, gemuknya jajaran jajaran Direksi PLN (Persero) dibawah kendali Sofyan Basir yang tadinya 5 orang menjadi 13 orang merupakan pemborosan anggaran.

Jumlah Direksi dijaman Nur Pamudji dan mantan Dirut PLN Dahlan Iskan cukup hanya 5 orang, namun sekarang malah menjadi 13 orang.

Dijajaran Direksi ada 7 orang Direktur Bisnis Regional dan 2 Direktur Pengadaan lalu dibawah mereka menjadi harus ada 40an orang Kepala Divisi. Begitu juga kantor Wilayah. Dahulu, termasuk Dilli, hanya ada 10 orang, namun sekarang hampir di tiap provinsi ditempatkan Kanwil.

Demikian dikatakan Ketua Pendiri IAW
Junisab Akbar di Jakarta, Jum'at (13/10/2017).

Dikatakannya, Kanwil membawahi Unit Induk Pembangunan (UIP), dahulu hanya 5 orang sekarang 16. Dan General Manager (GM) yang dahulu hanya 15, sekarang 54 orang.

Padahal sekarang era komputerisasi dan digital yang membuat peran manusia semakin berkurang, tapi itu tidak berlaku bagi Sofyan Basir.

"Ukuran kedua, bisa jadi karena dia mampu menempatkan 'orangnya'  diposisi keuangan, SDM, pengadaan dan satuan pemeriksa interen (SPI) . Ini jarang bisa dilakukan oleh seorang Dirut pasca presiden SBY," tambahnya.

Gaji, biaya operasional dinas, biaya perobatan, bonus dan potongan dana pensiun dinaikkan jor-joran, ini menjadi mungkin ukuran ketiga.

Parameter keempat lanjut Junisab, bagi Sofyan yang mantan Dirut BRI, mungkin karena Maxpower, anak usaha bank 'kaya' didunia, Standard Chartered ikut membangun dua PLTG sebesar 40MW.

Yang kelima, masih menurut Junisab, terjadi pendiaman kasus penggelembungan biaya pembelian mesin untuk PLTD padahal resume kerugian PLN sampai sebesar Rp. 141.004.354.110.

"Itu didiamkan Sofyan padahal sudah dilaporkan oleh tim SPI berinisial SDP melalui nota dinas nomor 00485/SPI.02.01/SPI/2015," tambahnya.

Mantan anggota komisi III DPR RI ini menduga laporan itu 'didrop' atas perintah Dirut kepada pimpinan SPI. Seluruh data lengkap berupa kertas kerja sudah disampaikan juga ke KPK tahun lalu namun lagi-lagi mandeg.

"Keenam, tahun 2015 ada pengadaan sebesar Rp 7,6 triliun di PT. Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam, anak perusahaan PT. PLN (Persero) dengan metode penunjukan langsung. Setelah ditelusuri SPI ternyata ditemukan perbuatan melanggar hukum yang dirancang sedemikian rupa. Modusnya diduga diawali perbincangan lisan antar Direksi guna menugaskan pengadaan 20 unit mesin MPP dengan daya masing-masing 25 MW," kata dia.

Untuk mengelabui tertib administrasi maka seolah-olah ada diberi penugasan,  setelah Direksi PLN memberi penugasan lalu dilakukanlah proses pengadaan dengan melakukan market reset memanggil 3 perusahaan meminta penawaran kesanggupan memenuhi permintaan dalam waktu 6 bulan.

Padahal pengadaan dengan modus seperti itu tidak sesuai dengan aturan, sehingga Maret 2016 dibuat perubahan atas peraturan pengadaan yang mengijinkan penunjukan langsung.

Diduga perubahan itu dibuat tanggal mundur seolah-olah perubahan dilakukan sejak 1 Oktober 2014 agar penunjukan sebesar 7,6 triliun itu terkesan sah.

"Lagi-lagi, KPK yang sudah memegang semua data tersebut terbukti hanya diam," junisab menjelaskan.

Dan yang terakhir, lanjut Junisab, ini mungkin yang paling kuat untuk membuktikan kekayaan PLN seperti sesumbar Basir adalah saat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pemberian pesangon terhadap 8 orang yang bertugas di sekretariat Dewan Komisaris PLN.

"Sedemikian banyak terjadi 'pemborosan' di BUMN kaya tersebut sampai kemudian beredar surat dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN bernomor S-781/MK.08/2017 tanggal 19 September 2017 yang menyinggung tentang kondisi makin memburuknya 'kesehatan' keuangan PT PLN (Persero)," demikian Junisab Akbar menjelaskan.  (tan/bilal)