Friday, 20 October 2017

Dugaan Surat 'Sakti' Gubernur Kalsel jadi Bahan Gunjingan


Jakarta, PenaOne - Belum lama ini ada dua orang masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengaku mendapat 'restu' dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau yang kerap disapa paman Birin untuk mengawal Dana Desa serta menasehati aparat Desa, Camat dan Bupati se Kalsel.

Keduanya yakni, Sugianor A Fajar warga Komplek Persada Raya I Jalur 2 No. 4 RT 021 RW 002 Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, provinsi Kalsel dan Darmansyah warga Gang Pelita RT 001 RW 001 Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, provinsi Kalsel.

Menanggapi adanya dugaan 'restu' dari Gubernur Kalsel itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) Taufik Hidayah mengatakan, surat sakti itu banyak kejanggalannya.

"Mulai dari kop surat, kalimat yang tertulis, tidak dicap stempel. Surat itu jelas bertentangan dengan hukum, karena Gubernur sembarang mengeluarkan surat bukan pada ranahnya," kata pengacara senior Kalsel itu di Banjarmasin, Jum'at, (20/10/2017).

Karena terbitnya surat yang bukan diatas kewenangannya itu, menurut Taufik, pada akhirnya disalah gunakan oleh orang yang bukan ranahnya mendapatkan surat tugas tersebut.

"Ini 'pencitraan' buruk bagi Gubernur Kalsel. Seharusnya Gubernur mengeluarkan surat itu ke instansi yang berwenang, diantaranya inspektorat, itukan termasuk bawahan dari pemerintahan Kalsel," katanya.

Senada, Aspihani Ideris, Badrul Ain Sanusi Al Afif dan Andi Nurdin Lamudin atas nama kuasa hukum Kusairi Pambakal Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar mengatakan, didalam surat sakti yang dimiliki oleh kedua oknum tersebut sangat aneh.

"Surat sakti itu jelas ada yang janggal. Namun, sayangnya, Guberur Kalsel kenapa mau menandatanganinya," ujar Aspihani.

Dirinya menegaskan, ada aturan hukum yang mengatur Gubernur itu hanya bisa mengangkat atau memberikan tugas kepada ASN. Bukan kepada pihak swasta. 

"Peraturan  Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural juga mengaturnya," ujarnya.

Kejanggalan lain menurutnya, dalam surat itu tertera kop surat bertuliskan ‘PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN, KANTOR GUBERNUR TRIKORA BANJARBARU’ dan anehnya lagi pemberi tugas tertulis, H. Sahbirinoor dengan jabatan Gubernur Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

"Jadi surat 'sakti' untuk kedua orang ini banyak kejanggalannya," ucap Aspihani dalam pesan elektroniknya kepada redaksi penaone.com. (dris/tan)