Tuesday, 31 October 2017

Panwas Bakal Tindak Parpol Nakal

Brebes, PenaOne - Ketua Panwaskab Brebes Wakro akan menindak tegas Partai Politik (Parpol) yang menyalahi kode etik dalam memenuhi persyaratan administratif pada saat melakukan pendaftaran Sipol dan verikasi parpol di KPUD Brebes. Pernyataan ini disampaikan alumni SMA Negeri 1 Brebes ini saat rapat koordinasi dengan stakeholder Kabupaten Brebes, Senin (30/10), di Grand Dian Hotel.
“Kami akan memproses dan menindak tegas Parpol yang menyalahi kode etik dan persyaratan administratif pada saat pendaftaran dan verifikasi partai politik di KPUD Brebes,” tegasnya.
Ditambahkan Wakro, bahwa terkait pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 masyarakat harus ikut serta mengawasi jalannya Pilgub tersebut, karena sejatinya pengawas pemilu adalah masyarakat.
Sementara itu, Moh. Subhan Komisioner KPUD Brebes mengharapkan agar masyarakat sadar akan politik, sehingga partisipasi pemilih akan meningkat.
Selain itu, Warsito Eko Putro perwakilan pemerintah daerah mengatakan bahwa terkait peran pemerintah dalam penyelenggaraan Pilgub 2018 dan pemilu 2019 pemda Brebes telah ikut serta mensosialisasikan disela-sela setiap acara kepada masyarakat, agar masyarakat ikut serta dalam pemilu.
“Tiap ada acara pemda selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya dikutip harianbrebes.com.
Bukan hanya itu, menurut Eko Pemda Brebes juga menghimbau agar ASN di Kabupaten Brebes netral dalam pilgub tahun 2018 dan pemilu tahun 2019.
Antusiasnya rakor bersama stakeholder ini banyak uneg-uneg disampaikan peserta yang hadir misalnya dari perwakilan PKB mengatakan apakah perangkat desa diperbolehkan menjadi partai politik? Tanyanya kepada Wakro. Selain itu, Camat Paguyangan mengharapkan PPK dan Panwascam bisa satu atap agar memudahkan kinerja keduanya.  Sedangkan Camat Brebes mengatakan penurunan partisipasi masyarakat terhadap pemilu diakibatkan karena kurang maksimalnya sosialisasi dari KPUD Brebes. Bahkan menurut Rosikin Panwascam Kersana mengatakan DPT Kecamatan Kersana masih tidak sesuai, karena masih banyak masyarakat Kersana yang belum masuk ke DPD.
“Salah satu contohnya adalah anggota DPRD Kabupaten Brebes,” ujarnya di hadapan peserta.
Rapat koordinasi ini sendiri bertujuan untuk memperkuat demokrasi, dan memberikan pemahaman tentang pemilu kepada para aparatur sipil negara (ASN) ini dibuka oleh Asisten Setda 1 H. Athoillah diikuti oleh puluhan peserta yang hadir.
Tampak hadir pada acara tersebut Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Muspika, Panwascam, perwakilan media, partai politik (Parpol), Urip Wibowo (Golkar), Heri Fitriansyah (Demokrat), Waraskah Yanti (PDIP), Muktah Kudori (PKS), Purwono (PKB), Ali Kusworo (PAN), Bahtiar Ikhsan (Kejari Brebes), M. Tuteng AP (Kodim Brebes), dan Sartono (Kasat Intel Polres Brebes).