Tuesday, 17 October 2017

Pidato Anies Dinilai Kurang Tepat!


Jakarta, PenaOne - Pidato perdana Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menyebut kata-kata pribumi dan jadi kontroversi.

Hal yang menjadi heboh di media sosial adalah bagian pernyataan Anies yang berbunyi "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami”.

Anggota Departemen Advokasi dan Pendampingan Hukum Ikatan Wartawan Online (IWO) NR Icang Rahardian, SH menilai, pidato Gubernur terpilih Anies Rasyid Baswedan dinilai kurang tepat.

“Semestinya Pak Anies tidak menyebutkan kata-kata ‘Kita Semua Pribumi di tindas dan di kalahkan kini telah merdeka dan menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri,” tutur Icang kepada awak media Selasa (17/10/2017).

Menurutnya, seharusnya Anies berpidato secara negarawan bukan mengkelompokan dan itu sangat berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan.

“Masalahnya dengan adanya bahasa seperti itu seolah ada pengelompokan, sehingga akan menimbulkan perpecahan,” jelasnya.

Lebih jauh Icang menjelaskan, dirinya pernah membaca membaca surat edaran atau apalah bentuk nya yang di keluarkan tanggal 16 September 1998 oleh Presiden Bachrudin Jusuf Habibie.

Dalam isi surat tersebut diantaranya tertulis menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

“Dalam hal ini pidato Gubernur Jakarta terpilih ini melanggar apa yang dikeluarkan Presiden RI Ke III, BJ. Habibie,” tandasnya.

Lebih jauh Icang berharap Gubernur Jakarta yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi perlu meluruskan agar tidak terjadi perpecahan bangsa ini.

Pasalnya kata dia, Jakarta adalah Ibu Kota negara artinya kata-kata Gubernur sudah mewakili sepertiganya rakyat Indonesia.

“Jangan salah lho, Jakarta kan Ibu Kota negara, kata-kata yang dikeluarkan Gubernurnya mewakili sepertiga dari rakyat Indonesia,” demikian Icang Rahardian menjelaskan. (tan)