Wednesday, 1 November 2017

Aspemo: Dewan Pers Jangan Salah Langkah

Karimun, PenaOne  – Dewan Pers diminta jangan langkah terkait penafsiran Bab V pasal 15 ayat 2 butir f Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers yakni terkait upaya mendata perusahaan pers.
Sembari Dewan Pers punya hajat mendata untuk mendata perusahaan pers. Dewan Pers juga segera melakukan perintah UU Pers yakni terkait memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.
Karena peraturan turunan UU Pers masih kosong. Sampai saat ini, tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) sampai Keputusan Menteri (Kepmen) yang menjadi turunan dari UU pers.
"Ini sangat memalukan disaat masyarakat di bidang lain sudah mendekati sempurna," kata Ketua Umum Asosiasi Pemilik Media Online (Ketum Aspemo), Iskandar Sitorus usai menghadiri acara pelantikan  Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Karimun, provinsi Kepulauan Riau (Kepri)di Gedung Nasional Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Balai Kota, Tanjung Balai Karimun Selasa (31/10/2017).
Dikatakan Iskandar, Aspmeo sangat patuh terhadap UU Pers yang terdiri hanya 21 pasal itu. 
“Jangan malah mereka melakukan penyimpangan dengan sistemik seperti menyatakan akan melakukan ferifikasi perusahaan pers. Ini menyimpang jauh dari UU Pers. Mereka hanya bisa mendata. Itu sesuai perintah UU Pers,” tegasnya.
Sebab, menurut Iskandar, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) definisi mendata adalah mengambil atau meminta keterangan yang benar dan nyata. Atau melakukan pendataan.
Tentunya, itu berbeda dengan definisi verifikasi, yakni meneliti dan menentukan kebenaran suatu laporan.
Dikhawatirkan, jika Dewan Pers salah dalam melangkah akan muncul perlawanan dari para pemilik media
“Kami ingatkan itu sebagai masukan dari sesama insan pers. Ini model kami menegakkan dan patuh UU, lain tidak,” tegasnya. (tan)