Aspemo Kepri Siap Ambil Langkah Hukum ke Pemkab Karimun

Jonni Pakkun
Jakarta, PenaOne - Pengurus Asosiasi Pemilik Media Online (Aspemo) provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan melakukan langkah hukum terhadap Pemerintah Kabupeten (Pemkab) Karimun terkait kebijakannya yang dianggap melakukan tindakan diskriminasi terhadap badan usaha media online yang dilindungi oleh Undang-undang (UU).

Namun, langkah hukum itu akan dilakukan jika upaya mediasi antara keduanya dalam waktu dekat ini menemui jalan buntu.

"Kami akan menyambangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dalam waktu dekat untuk bersilaturahmi sekaligus memediasi keberatan 65 para pemilik media online di Kepri terkait kebijakannya," jelas Ketua Aspemo Kepri Jonni Pakkun dalam siaran persnya Senin (18/12/2017).

Pengurus Aspemo Kepri lanjut CEO Batamtimes group ini, sudah menerima keberatan dan keluhan para pemilik media online  terkait syarat kerja sama media online dengan Pemkab Karimun.

"Untuk itu kita jalin komunikasi dan mediasi dengan Pemkab Karimun sebelum melakukan langkah hukum seperti yang di rencanakan para pemilik media online," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Harian Aspemo Kepri Azli Rais Aduspil didampingi Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Aspemo M.Sukur SH.

Dirinya menghimbau kepada para pemilik untuk tetap sabar dan tidak menghujat.

"Kita sudah sepakat agar Aspemo bisa mengambil langkah terbaik dan bermartabat karena bagaimanapun Perusahan Pers yang berbadan hukum tetap akan bermitra dengan Pemkab Karimun," kata Azli Rais Aduspil.

Surat edaran yang dikeluarkan Pemkab Karimun
Sebelumnya, Pemkab Karimun menerbitkan pengumuman nomor 480/HMS/149/XII/2017 yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tanggal 11 Desember 2017 ditandatangani asisten pemerintahan dan kesra Drs Muhamad Tang, MM
Intinya mereka mengumumkan syarat pendaftaran media massa diantaranya; 

1. Mengajukan permohonan kerjasama penyebaran informasi dan publikasi untuk tahun 2018 dengan melampirkan profil perusahaan lengkap dengan dokumen sebagai berikut ; pengesahan menteri hukum dan ham; surat domisili; NPWP; SIUP; TDP; izin-izin teknis lainnya.

2. Lolos verifikasi Administrasi Dewan Pers.

3. Pimpinan Redaksi minimal dijabat oleh Wartawan Utama dengan melampirkan photocopy kartu dan surat penunjukan sebagai pemimpin redaksi.

4. Menempatkan wartawan liputan khusus dikabupaten Karimun,minimal Wartawan muda dengan melampirkan photocopy kartu pers serta terdaftar sebagai anggota salah satu organisasi yang diakui dewan pers (PWI, AJI dan IJTI).

5. Melampirkan kliping berita positif tentang pemerintah Kabupaten Karimun 3 (tiga) bulan terakhir.

6. Berkas dimasukkan kedalam amplop coklat folio A4.  (anis/tan)