IPW: Dasar Hukum Pembelian Senjata Polri Harus Diperjelas

Neta S Pane
Jakarta, PenaOne - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, saat ini maupun di tahun depan, Polri cukup banyak membeli persenjataan untuk melengkapi alutsista anggotanya.

Berkaitan dengan itu sudah saatnya dasar hukum pembelian persenjataan Polri dibenahi dan direvisi agar tidak terjadi lagi penyitaan senjata kepolisian oleh TNI, seperti beberapa waktu lalu.

"Ada sejumlah ketentuan hukum yang tumpang tindih berkaitan dengan pengadaan persenjataan Polri. Misalnya, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 tahun 2010 tgl 18 Juni 2010 yang ikut mengatur persenjataan kepolisian, padahal Polri tidak lagi di bawah Kementerian Pertahanan," kata Neta dalam siaran pers yang diterima Redaksi PenaOne.com Selasa (12/12/2017).

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran soal persenjataan sejumlah perundangan undangan tentang penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil dan militer yang dikeluarkan pemerintah, baik dalam bentuk Keppres, Inpres serta Peraturan Menteri Pertahanan perlu segera direvisi.

Tujuannya agar penyitaan persenjataan Polri oleh TNI di Bandara Soekarno Hatta Jakarta beberapa waktu lalu tidak terulang.
"Sebab ke depan akan cukup banyak jumlah persenjataan Polri yang masuk ke dalam negeri, untuk melengkapi alutsista anggotanya. Terutama dua tahun ke depan dimana akan berlangsung Pilkada Serentak dan Pilpres, Polri tentu membutuhkan alutsista yang maksimal untuk menjaga keamanan masyarakat," jelas Neta.

Dari catatan IPW lanjut Neta, hingga akhir 2017 ini saja Polri sudah menggeluarkan anggaran sebanyak Rp 1,3 triliun untuk pengadaan senjata Brimob dan Sabhara. Senjata itu terdiri dari pistol caliber 9 mm, granat kejut, alat bidik sniper, senpi sniper 308, senjata serbu dll.

"Diperkirakan hingga akhir Desember puluhan ribu persenjataan Polri akan masuk untuk melengkapi minimnya alutsista anggota kepolisian selama ini," pungkasnya.

Dirinya berharap tumpang tindih dalam pengadaan persenjataan kepolisian segera dibenahi dan direvisi agar masuknya persenjataan Polri tidak mengalami masalah dan kendala. (anggara/tan)