IWO Kepri akan Surati Bupati Karimun Gara-gara Ini


Surat edaran Kabupaten Karimun 
Batam, PenaOne - Ikatan Wartawan Online (DPD IWO) Provins Kepulauan Riau (Kepri) mempertanyakan pengumuman yang dikeluarkan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karimun, Kepri.

Pengumuman dalam bentuk surat bernomor 489/HMS/149/XII/2017 ditandatangani Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Tang dengan judul 'Pengumunan Publkasi Media Massa' dinilai tidak fair dan cenderung berpotensi mendatangkan polemik di perusahaan pers yang sudah di Kabupaten Karimun.

Sebab, Ketua IWO provinsi Kepri Rudiarjo Pangaribuan menilai, dalam perumusan surat pengumuman itu cenderung tidak berimbang.

Rudiarjo Pangaribuan (kanan) bersama salah satu Dewan Etik IWO provinsi Kepri saat di lantai 7 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat Jum'at (6/10/2017).
"Pertanyaannya, apakah Dewan Pers didewankan sebagai acuan aturan satu-satunya? Tentu menurut hemat kami tidak. Seharusnya, proses verifikasi adalah tanggung jawab pemerintah dan dewan pers. Bukan sebaliknya,'' tegas pria yang juga Pemimpin Redaksi  media swarakepri.com itu.

Hal itu ia tegaskan, lantaran, menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak ada satu pun pasal mengenai acuan yang dikeluarkan dewan pers adalah satu-satunya yang mutlak.

"Ini kan tidak ada,'' imbuhnya dalam siaran pers.

Rudi menegaskan dan meminta Pemkab Karimun melalui Bupati, untuk memperbaiki syarat yang dikeluarkan tersebut. Karena bagaimana pun juga kata dia, seluruh media online di sana sudah berkontribusi memberikan informasi tentang perkembangan Karimun.


"Tapi kalau syaratnya keaktifan memberitakan Karimun mungkin masuk akal. Tapi masalah proses verifikasi. Lantas, media yang sudah berkontribusi apakah tidak diberikan pembinaan? Semua berbadan hukum. Nah sekarang, kami sungguh keberatan dengan pengumuman itu. Mohon segera revisi. Dalam waktu dekat, kami surati Bupati. Jangan sampai hal ini polemik di antara kita," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi IWO provinsi Kepri Jerry Fernandez, SH.,CLA berpendapat, surat pengumuman yang ditandatangani Muhammad Tang tersebut tidak mengikat sepanjang berkenaan dengan kontrak kemitraan dengan media yang kabarnya telah berlaku,'' kata pengacara muda itu.

Sebab surat itu lahir setelah kontrak kemitraan itu terjadi, kata Jerry.

"Kan Undang-undang tidak berlaku surut, enak betul dong kalo berjanji sama orang, terus sebagai penguasa membuat regulasi baru untuk mengharamkan perjanjian itu, itu sudah beriktikad buruk namanya," tandas Jerry.

Perlu diingat, lanjut Jerry, perikatan itu menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya. "Jadi apapun bunyi regulasi baru itu, selagi perikatan tersebut msh terpenuhi syarat sahnya maka tetap wajib dipatuhi," urai Jerry.


Lebih jelas dikatakan Jerry,  media anggota IWO provinsi Kepri sudah memenuhi standar menjadi perusahaan pers. Yakni sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Selaras dengan itu, pada pasal 9 ayat 1-2 UU Pers, bahwa setiap warga negara  Indonesia  dan  negara  berhak  mendirikan  perusahaan  pers. Pasal 2 bahwa setiap  perusahaan  pers  harus  berbentuk  badan  hukum  Indonesia.

"Jadi gak ada masalah. Tapi lainnya halnya, ada media yang gak memenuhi Undang-undang. Kami juga selektif dalam hal ini. Jadi tak ada alasan ditolak atau ada syarat khusus segala. Pemkab Karimun kami minta untuk tidak salah menafsirkan kewenangan Dewan Pers dalam hal ini, karena berpotensi menciptakan keretakan hubungan IWO dengan Pemkab. Kalau sudah begitu. Seluruh IWO Nasional akan bergabung mengutuk keras soal itu," tambahnya. (tan/anis)