Friday, 1 December 2017

Komas PA: Putusan Hakim Lodewyk Sinaga Abaikan UU No 11 Tahun 2012

Jakarta, PenaOne - Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menilai putusan hakim Lodewyk Ivandrie Simanjuntak yang membebaskan  Benjamin Ganti Purba guru salah satu SD Swasta di Bah Kapul Siantar sebagai  terdakwa atas kasus kekerasan seksual yang dilakukannya terhadap siswanya sebut saja Andi (8) merupakan bukti mencederai hak anak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual.

Dengan keputusan tetsebut hakim Lodewyk dengan sengaja telah mengabaikan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak,  UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tetang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengancam para predator dengan pidana pokok minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun dan dapat pula ditambahkan dengan pidana tambahan yakni hukuman seumur hidup bakhan hukumam kebiri (kastrasi) melalui cara suntik kimia, Inpres No. 01 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Terhadap Anak (GN AKSA).

"Oleh sebab itu tidaklah ada alasan bagi hakim Lodewyk membebaskan terdakwa karena ancaman hukumannya mininal 10 tahun," katanya dalam siaran pers Jumat (1/12/2017).

Tidak berlebihan jika Komnas Perlindungan Anak sebagai institusi independen yang bertugas dan berfungsi memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia mempertanyakan ada apa dibalik putusan hakim Lodewyk yang tidak punya persfektif dan sensitif hak anak?.

Oleh karena itu, untuk mendapat kepastian hukum bagi koban, Komnas Perlindungan mendukung upaya banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan segera atas kejanggalan keputusan PN Siantar  ini.

Atist menambahkan, pada hari Rabu 6 Desember 2017, Komnas Perlindungan Anak akan menemui Ketua PN Siantar  yang keduakalinya untuk meminta informasi atas putusan PN Siantar.
"Kita juga akan bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Jakarta pada Senin 10 Desember 2017," pungkasnya. (anis)