259 DPC dan 19 DPD Hanura Dukung OSO, Munaslub Mustahil Digelar


Jakarta, PenaOne - Ketua DPP Partai Hanura Inas N Zubir menegaskan, rencana Munaslub versi "Ambara" bertentangan dengan AD/ART Partai.

Karena menurut dia, Munaslub itu tidak mengindahkan ketentuan yang tercakup didalamnya.

"Bagaimana mungkin sebuah perlehatan sakral seperti Munas/Munaslub diselenggarakan hanya berdasarkan kongkow di warung kopi lalu memecat Ketua Umum," katanya dalam siaran pers yang diterima PenaOne.com Kamis (18/1/2017).

Inas pun menjelaskan, berdasarkan AD/ART Partai Hanura, Munas/Munaslub harus melalui tahapan sebagai berikut; tahap 1: untuk mengajukan Munaslub, syaratnya adalah mosi dari 2/3 jumlah DPD dan 2/3 jumlah DPC.

Tahap 2; kemudian diajukan ke DPP Hanura untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum.

Tahap 3, lanjutnya, Munaslub diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura dengan mengundang BPH, Ketua Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, DPD dan DPC.

Ia pun beranggapan, Munaslub versi "Ambara" tidak akan pernah terwujud karena beberapa faktor diantaranya;

Pertama, untuk memperoleh 2/3 DPD dan 2/3 DPC adalah sangat mustahil karena umumnya pragmatisme di DPC-DPC sangat tinggi dan mereka banyak yang bermain di 2 kaki.

"Apakah dukungan untuk kubu Munaslub "Ambara" benar-benar sudah clear memenuhi syarat?," ucapnya.

Faktor kedua lanjutnya, apabila tahap tersebut menurut Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum memenuhi syarat Munaslub, maka akan diterbitkan surat keputusan penyelenggaraan Munaslub yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum. Apakah Munaslub Ambara memiliki surat keputusan tersebut?

"Ketiga, Munaslub harus diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura dengan mengundang BPH DPP, Dewan (Pembina, Penasehat, Kehormatan), DPD dan DPC. Apakah Munaslub diselenggarakan dan dihadiri oleh DPP Partai Hanura yang memiliki SK Kemenkumham?," kata Inas.

Tentunya hal-hal diatas harus menjadi pertimbangan Kemenkumham ketika Munaslub versi "Ambara" ingin mendaftar ke Kemenkumham. Karena menurutnya, Munaslub versi "Ambara" samasekali belum dapat memenuhi tahapan tersebut.

"Bahkan tahapan 1 pun mereka gagal karena lebih dari 259 DPC dan 19 DPD sudah membuat pernyataan mendukung DPP Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO)," pungkas anggota DPR RI ini.