Pemerintah Harus Cepat Tangani KLB Gizi Buruk di Papua

Lampung, PenaOne - Kasus meninggalnya 24 anak suku Asmat Papua akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) campak disertai gizi buruk harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Pasalnya, ancaman penyakit  yang mengakibatkan kematian ini harus benar-benar mendapat cermatan dan penanganan yang di luar kebiasaan.

Karena masalah gizi buruk ini telah mengancam kelangsungan hidup anak-anak di Papua sebagai akibat kurangnya asupan makanan bergizi.

Hal yang membuat Indonesia sedih, banyak di antara korban meninggal itu adalah anak-anak. Mengapa hal nahas ini bisa terjadi di tanah Papua yang kaya emas?

Kasus tersebut dilaporkan terjadi hanya dalam kurun waktu empat bulan terakhir.

Berdasarkan laporan yang dirilis kompas, Sabtu (13/1/2018) jumlah korban akibat kasus tersebut bisa jadi bertambah lantaran masih ada penderita campak yang dirawat di Rumah Sakit Agats, ibu kota Kabupaten Asmat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Frans Agung MP Natamenggala pun angkat bicara. Ketua Bidang Kesehatan dan Medis PPK Kosgoro ini mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat penanganan kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk di Asmat, Papua.

Hal ini dilakukan agar, tidak lagi ada korban yang berjatuhan akibat kekurangan asupan gizi.

"Kejadian bencana kesehatan di Asmat ini jelas telah melukai hati bangsa Indonesia. Dan ini bukti kalau hak dasar warga Indonesia atas akses Kesehatan belum terpenuhi," ujarnya, saat ditemui di Bandar Lampung, Sabtu, (13/1/2018).

Frans Agung menuturkan, dengan kejadian yang menimpa di Asmat Papua menandakan bahwa saat ini masih banyak warga Indonesia belum mendapatkan imunisasi.

"Ini menandakan bahwa Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Indonesia tidak sampai 100 persen," ucapnya.

Tentu ini, lanjut Frans Agung, pemerintah lamban dalam mengantisipasi adanya kasus seperti ini.

"Pemerintah sudah seringkali diingatkan supaya pelayanan kesehatan harus dioptimalkan dan merata," tuturnya

Politisi muda ini melanjutkan, bahwa tidak logis dan rasional pemerintah mengaku sudah melakukan pemenuhan hak dasar warga akan akses kesehatan. Namun faktanya masih banyak warga belum terpenuhi hak dasar itu.

"Jangan sampai kejadian di Asmat, Papua juga terjadi di daerah lain. Apalagi sekarang banyak warga terjangkit kasus Difteri. Ini harus segera dilakukan pencegahan dini," ucapnya.

Untuk itu, Frans Agung mendesak pemerintah untuk meningkatkan kepedulian, sosialisasi, dan cepat tanggap mengantisipasi berbagai ancaman kesehatan di tengah masyarakat. (lis/tan)