Dari Unand, Jokowi Didesak Keluarkan Keppres Soal Migas

Padang, PenaOne - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas (Unand) menggelar kuliah umum soal minyak dan gas (Migas).

Acara itu, diikuti lebih dari 250 peserta dari berbagai disiplin ilmu.

Kuliah umum Migas yang bertajuk "Kelancaran Operasi Migas untuk Ketahanan Energi Bangsa" dibuka oleh Wakil Rektor III Unand Dr.Ir. Hermansyah, MS,M.Sc.

Dirinya mengapresiasi acara tersebut karena bisa menambah wawasan mahasiswa juga dapat secara kritis mengetahui tentang kondisi ketahanan energi Indonesia.

"Selama ini kita selalu dinina-bobokan tentang kekayaan alam Indonesia sehingga kita lupa untuk mencari alternatif energi lain," katanya di kampus Unand, Padang, Sumatera Barat Senin (26/2/2018).

Novwan Hazar dari SKK Migas memaparkan cadangan Migas Indonesia terus menurun. Komponen SDA hulu Migas hanya memberikan kontribusi 45-50% bagi kebutuhan energi primer nasional.

"Industri hulu migas tidak bisa lagi dianggap sebagai penerimaan negara" papar Novwan alumnus Unand ini.

Perlu segera merubah SKK migas menjadi lembaga permanen baik melalui PERPPU atau Revisi UU Migas. Skema petroleum fund (dana cadangan minyak) untuk keberlanjutan industri hulu migas demi masa depan NKRI juga harus dilakukan, paparnya lebih lanjut.

Dalam pemaparan Ketua Kadin Sumbar, H.Ramal Saleh mengapresiasi adanya tiga daerah yang kini sedang dieksplorasi di Sumbar.

"Dengan disetujuinya oleh Menteri ESDM rencana pengembangan sumur gas di blok Singkarak di Kabupaten Sijunjung merupakan angin segar untuk mengairahkan perekonomian Sumbar yang selama ini distigmakan bukan daerah penghasil migas,"paparnya.

Ramal Saleh mengatakan, Sumbar selain memiliki kekuatan pariwisata juga dianugerahkan Tuhan kekayaan migas yang ditemukan berapa titik wilayah terutama di daerah Kabupaten Sijunjung dan Mentawai.

"Saatnya putera-puteri daerah untuk mengambil peran ini. Ketika sumber Migas sudah matang jangan sampai kita hanya jadi penonton," ujarnya.

Aznil, pengamat Migas yang hadir memberikan materi kuliah umum  memaparkan ketahanan Migas Indonesia kuncinya segera disahkannya rancangan UUD Migas oleh DPR RI.

Dia mengatakan berlarut-larutnya penyelesaian rancangan Undang-undang Migas dapat menimbulkan ketidakpastian ketahanan energi nasional dan menghambat terjadinya multiplier efek.

"Jika revisi Undang-undang Migas belum juga diselesaikan dan disahkan oleh DPR maka presiden harus kita desak untuk berani mengeluarkan Kepres Migas," pangkas aktivis 98 putera asal Minang ini. (azi/umar)