Rumah DP 0 Persen di Pondok Kelapa Masih Bermasalah Hukum

Surat Andar ke Anies Baswedan. @ist
Jakarta, PenaOne - Direktur Eksekutif Goverment Against Corruption & Discrimination (GACD) Andar Situmorang, SH mengaku menjadi korban mafia tanah yang bergetayangan di wilayah Jakarta Timur.

Bagaimana tidak, tanah Andar seluas 5.260 meter persegi, atas wajib pajak nomor C.155 milik Andar M Situmorang bakal dibangun rumah DP 0 persen di Pondok Kelapa Jakarta Timur yang menjadi jargon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berkampanye.

Surat Andar ke Anies Baswedan. @ist
Tak terima dengan hal itu, Andar pun mengirimkan surat bernomor 22/AMS/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018, kepara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

"Hal ini pernah saya laporkan kepada Pemerintahan sebelumnya (Pimpinan Ahok-Djarot), namun tidak mendapatkan jawaban juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya," kata Andar kepada wartawan Jumat (23/2/2018).

Menurut dia, kasus penyerobotan tanah ini juga pernah dilaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan bukti laporan nomor LP/4361/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 08 September 2016.

Sambil menunjukkan suratnya bernomor 22/AMS/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018, Perihal ‘Mohon Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum’ ini, Andar mengaku keberatan dengan pembangunan rumah DP 0 persen di Pondok Kelapa lantara lahan itu masih dalam sengketa.

"Bukti petunjuk surat dokumen, PD Sarana Jaya tidak pernah memiliki hak tanah di Pondok Kelapa, dimana akan dibangun Rusun DP 0 persen oleh Pemerintah DKI Jakarta," ujarnya.

Direktur Utama (Dirut) PT Golden Twins Sotarduga ini menambahkqn, sesuai akta jual beli dan pelepasan hak tanah serta surat kuasa tanggal 23 Maret 2008 dari H Abdul Hamid bin Djaiman kepada Andar M Situmorang.

Sesuai surat kuasa pernyataan hukum yang diberikan kepada Andar M Situmorang, bahwa H Abdul Hamid bin Djaiman telah menjual berikut beban permasalahan kepada pembeli hak atas bidang tanah di pojok Pondok Kopi tanah girik seluas 5260 M2, atas wajib pajak nomor C.155 kepada Andar M Situmorang.

"Dirut PD Saranan Jaya diduga dengan sengaja mengelabui rakyat dan sengaja berencana mendiskreditkan nama baik jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta," jelasnya.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sebelum dirinya mengirimkan surat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin, Andar sudah pernah melaporkan hal ini ke Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Namun, kata dia, tidak ada tanggapan dari Pemda DKI.

"Demi bukti penyelenggara negara PNS DKI Jakarta bebas dari KKN, maka kami masyarakat Jakarta melaporkan kembali memohon bantuan dan perlindungan hukum,"  demikian Andar Situmorang menjelaskan. (tan/amril)