14 Anggota DPR 'Berguru' Soal Minuman Beralkohol ke Mesir

Cairo, PenaOne – Indonesia dan Mesir adalah dua negara yang memiliki banyak kesamaan, kedua negara sama-sama berpenduduk mayoritas muslim, dan kedua negara juga sama-sama banyak dikunjungi oleh turis manca negara.

Hal itu disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Mesir, Helmy Fauzy pada saat mendampingi delegasi Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol DPR RI bertemu Parlemen Mesir di kantor Parlemen Mesir pada 7 Maret 2018.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan studi banding mengenai regulasi terkait peredaran minuman beralkohol, yang saat ini undang-undangnya sedang dirancang oleh DPR RI.

“Terpilihnya Mesir sebagai negara untuk melaksanakan studi banding kali ini dikarenakan adanya beberapa kesamaan antara Indonesia dan Mesir yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim namun tidak melarang peredaran minuman beralkohol. Disamping itu, Mesir sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi kiblat dari ilmu pengetahuan hukum islam bagi sebagian besar cendekiawan muslim Indonesia,” ujar Aryo Djojohadikusumo yang bertindak selaku pimpinan delegasi dalam siaran pers dari KBRI Cairo Kamis (8/3/2018).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Pansus, Muhammad Arwani Tomafi, Aryo Djojohadikusumo dan 12 anggota Pansus yang ikut berkunjung ke Mesir beserta Duta Besar LBBP RI untuk Mesir, Helmy Fauzy, diterima oleh Ketua Komisi Agama Parlemen Mesir, Prof. Dr. Usamah el-Abd, Wakil Ketua Komisi, Prof. Dr. Amani Aziz dan beberapa anggota Komisi Agama Parlemen Mesir.

Mesir sendiri telah memiliki Undang-undang mengenai minuman beralkohol sejak tahun 1956, yang kemudian disempurnakan dengan UU no 63 tahun 1976. Dalam UU No.63 tersebut telah cukup rinci diatur mengenai penjualan dan aturan penjualan minuman beralkohol namun tetap mengakomodasi agama minoritas dan kebutuhan pariwisata yang merupakan penunjang ekonomi Mesir selama ini.

Membuka pertemuan, Usamah el-Abd yang juga mantan Rektor Universitas Al-Azhar antara lain mengatakan bahwa diantara landasan filosofis penerbitan regulasi terkait peredaran minuman beralkohol di Mesir adalah untuk menghormati wisatawan asing yang berkunjung ke Mesir, khususnya mereka yang sudah terbiasa mengonsumsi minuman beralkohol. Sesuai UU Mesir nomor 63 tahun 1976 tentang minuman beralkohol, penjualan dan penyajian minuman beralkohol hanya boleh dilakukan di hotel-hotel dan tempat-tempat wisata terbatas yang telah memperoleh izin dari Kementerian Pariwisata Mesir.

El-Abd menambahkan Undang-undang Mesir melarang promosi minuman beralkohol di seluruh jenis media massa yang ada, selain itu juga melarang menjual atau menyajikan minuman beralkohol kepada warga negara Mesir pada hari-hari besar Islam seperti bulan Ramadhan, Tahun Baru Hijrah, Malam Nisf Sya`ban, Isra` Mi’raj juga hari Arafah. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi dari Kementerian Pariwisata berupa penutupan usaha selama 1 bulan selain pidana kurungan atau denda yang divonis oleh pengadilan.

Selain bertemu dengan Parlemen, selama berada di Mesir Delegasi Pansus Minuman Beralkohol DPR RI juga bertemu dengan Dirjen Perhotelan dan Restoran Kementerian Pariwisata Mesir dan mengunjungi pabrik minuman beralkohol di Alexandria untuk menggali lebih dalam pengalaman Mesir dalam mengatur peredaran minuman beralkohol di negeri Piramida tersebut. (tan/mas)