Alumni Al-Azhar: Kalau Ada Pelanggaran Silahkan Proses!

Muchlis M Hanafi
Jakarta, PenaOne - Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) cabang Indonesia membenarkan jika pihaknya memang terlibat dalam pemberangkatan calon mahasiswa baru (camaba) Al-Azhar yang akan ke Mesir.

Baca: DPR Minta Polisi dan Kemenag t
Telusuri Dugaan TPPO 122 Camaba Al-Azhar

Namun, kewewangan sepenuhnya berada ditangan Kementerian Agama (Kemenag) yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjend) OIAA Muchlis M Hanafi mengatakan, pihaknya hanya membantu proses pengurusan calon mahasiswa setelah ditetapkan kelulusannya oleh Kemenag.

"Seleksi diadakan oleh Kemenag.
Uang yang dibayarkan oleh calon mahasiswa dikembalikan lagi untuk kepentingan calon mahasiswa yang bersangkutan," kata Muchlis saat dikontak PenaOne.com melalui pesan WhatApss Senin (5/3/2018).

Menurut Muchlis, uang calon mahasiswa itu seperti biaya pemberkasan (terjemahan dokumen, legalisir), pendaftaran kuliah, visa, penjemputan dan sebagainya.

"Yang kami urus hanya yang direkomendasikan dan dinyatakan lulus oleh Kemenag," jelasnya.

Muchlis mengakui, jika pembayaran calon mahasiswa yang akan berangkat ke Al-Azhar Mesir memang masuk ke OIAA.

"Karena kita yang mengurusnya, maka biaya memang dibayarkan ke kita, lalu kita teruskan ke panitia di Kairo," tuturnya.

Baca: Ratusan Camba Al-Azhar dari Indonesia Kabarnya Terkatung-katung

Saat disinggung berapa biaya harus dikeluarkan calon mahasiswa yang akan berangkat ke Mesir dirinya menjawab secara diplomastis.

"Besarnya biaya sudah diketahui umum, karena dipublikasikan secara terbuka.
Buka website ikatan alumni soal prosedur dan biayanya," ujarnya.

Lebih lanjut Muchlis menambahkan, jika memang ada indikasi tindak pidana dalam kasus pemberangkatan calon mahasiswa ke Al-Azhar Mesir pihaknya mempersilahkan kepolisian untuk menindaklanjutinya.

Baca: KBRI Cairo Bantah Dilibatkan Proses Penerimaan Mahasiswa Al-Azhar

"Kalau betul ada indikasi pelanggaran hukum di situ, silakan aparat penegak hukum menanganinya," tegas Muchlis.

Pihaknya berharap,  agar sistem yang dibuat oleh pemerintah dipatuhi oleh siapa pun yang akan ke luar negeri.

"Kalau ada pelanggaran hukum, silakan aparat penegak hukum memprosesnya," demikian Muclis M Hanafi mengakhiri. (tan/uni)