Ini Kata Hanura Kubu OSO Soal Putusan Sela PTUN


Jakarta, PenaOne - Ketua DPP partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Oesman Sapta Odang (OSO) Inas Nasrullah Zubir mengaku tidak ambil pusing dengan adanya keputusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal SK Kumham No. M.HH-01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018.

Dimana diketahui, SK Menteri Hukum dan Ham dengan nomor itu merupakan soal kepengurusan DPP Partai Hanura dibawah kepemimpinan OSO.

"Kita tetap jalan terus. Kan bukan pembatalan SK. Namun, hanya penundaan," kata Inas saat dihubungi PenaOne.com Selasa (20/3/2018) pagi.

Inas menegaskan pihaknya hari ini akan menggelar jumpa pers soal ini. "Kita akan mengeluarkan sikap. Kita lihat hari ini," ujarnya.

Malam tadi, Senin (19/3)., DPP Hanura kubu Syarifuddin Suding menggelar jumpa wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Kepada wartawan mereka memberi tahu jika PTUN mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Hanura kubu Ketua Umum Daryatmo. PTUN memerintahkan Menteri Hukum dan HAM menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepengurusan Hanura di bawah Ketua Umum Oesman Sapta Odan alias Oso dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

Waketum DPP Hanura kubu Daryatmo Adi Warman menyatakan bahwa keputusan penundaan SK Menkumham itu disampaikan dalam penetapan PTUN Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 19 Maret 2018.

Atas putusan itu, menurut dia, kepengurusan Hanura selanjutnya harus menggunakan SK sebelumnya, di mana posisi Ketua Umum dijabat Oso dan Sekjen dijabat Sarifuddin Sudding.

"Berdasarkan dengan Putusan Sela dari majelis halim PTUN tersebut maka SK Kemenkuham yang saat ini dimiliki oleh Oso dinyatakan oleh tidak berlaku lagi dan harus kembali kepada SK Hanura yang lama," ujar Adi. (tan/gun)