Merahnya Jokowi dan Politik 2019

Syahganda Nainggolan
SEBUAH stasiun TV nasional kemarin lalu menayangkan pidato Jokowi yang mengecam Hoax, sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam perpolitikan kita. Antara lain, Jokowi menunjuk hoax yang mengatakan dia anak PKI, padahal dia baru lahir tahun 1961, di mana ketika G30S/PKI meletus, umur Jokowi baru 4 tahun.

Ini adalah kali pertama Jokowi secara tegas membantah isu isu keterkaitannya dengan Partai Komunis Indonesia, sejak masa pilpres lalu. Beberapa media massa maupun online menurunkan berita berjudul "Masa Ada Balita Komunis".

Bantahan isu Jokowi komunis ini terjadi setelah Jokowi berkuasa lebih dari 3 tahun. Tepat setelah partai berlambang merah, PDIP, mencalonkan kembali Jokowi sebagai Capres 2019. Bagi seorang politisi, "timing" adalah faktor penting. Bukankah tahun 2018 ini sudah tahun politik?

Apa keuntungan dan kerugian politik Jokowi dengan bantahan isu PKI kemarin ini?

*Merah dan Massa*

Merah adalah simbol sosialisme. Warna ini menjadi dasar bagi atribut yang dikaitkan dengan partai partai ataupun gerakan sosialis. Gerakan sosialis ini bervariasi dari yang ekstrim kiri, yaitu komunis, sampai ke sosialis tengah, sosialis demokrat.

Simbol merah ini semakin pekat jika sosialisme yang dibawa semakin ekstrim ke kiri.

Semakin kiri, sosialisme ini menawarkan gagasan kehidupan sosial tanpa kelas, di mana manusia tidak boleh memiliki asset (tanah), sehingga, perbedaaan kaya miskin hilang.

Dalam bentuk yang tidak terlalu ekstrim, seperti negara2 Skandinavia, negara sosialis welfare state, hak memiliki properti tidak dilarang, namun cita cita kesamarataan digerakkan melalui "tax progresif" dan subsidi "welfare".

Tawaran sosialisme ini bagi masyarakat miskin dan negara yang penuh ketimpangan, mendapatkan respon yang tinggi. Di Indonesia, misalnya dulu,  jumlah massa pendukung politik sosialisme hampir setengah jumlah penduduk kita. Atau seperempatnya untuk yang sosialisme ektrim atau komunisme.

Massa pendukung kaum kiri (sosialisme), khususnya komunis, ketika dibubarkan tahun 1965 (Gestapu 30 S/PKI) sedikitnya mencapai 26 juta jiwa, dengan massa aktif sebanyak 3 juta. Ini yang dipercaya oleh YPKP 65/66 (Yayasan Penyelidikan Korban Pembunuhan).

YPKP meyakini bahwa 3 juta massa aktif ini sudah dibunuh pada masa 1965/1966. Angka ini lebih besar dari yang dilansir Newyork Times pada tahun 1966,  Washington Post, dan Komnas HAM, yakni sekitar 500 ribu orang.

Massa inti komunis tersebut tentu sebagian besar sudah meninggal,  namun sebagiannya masih hidup dan punya keturunan. Jika mereka mempunyai anak, dan cucu, maka jumlah mereka tentu saat ini sudah mencapai jutaan, atau belasan juta dan bahkan puluhan juta yang bersifat tidak ideologis. Dan mereka adalah para pemilih (voters) dalam demokrasi kita saat ini.

Apakah jumlah massa yang besar ini hanya sekedar massa? ataukah mempunyai agenda politik?

Pertama, tentu saja dari sisi ideologis kita tidak pernah menyaksikan lagi adanya gerakan berkarakteristik sosialis saat ini.

Tiga puluh dua tahun (32 tahun) orde baru, telah meluluh lantakkan politik ideologis menjadi pragmatis semata. Soekarnoisme, sebuah varian sosialisme, misalnya, menurut Rachmawati Soekarnoputri, kemarin ketika dikunjungi Dr. Rizal Ramli,  hanyalah alat jualan kelompok-kelompok tertentu yang menjual nama Bung Karno untuk kepentingan non ideologis.

Pragmatisme politik secara nyata diperlihatkan oleh hilangnya cita cita keadilan sosial, baik pada masa orde baru, hingga saat ini. Cita cita sosialisme hanya jargon untuk meraih suara rakyat miskin pada konstestasi pilkada, pileg dan pilpres.

Kedua, secara politik, massa kaum kiri yang menjadi korban orde baru, tentu menuntut pemulihan nama baik mereka. Menurut mereka, versi sejarah yang ada saat ini, di mana mereka dianggap sebagai pemberontak tidaklah benar.

Sejak reformasi bergulir, kelompok eks komunis meminta pemerintah meminta maaf terhadap mereka. Menurut klaim mereka, Gus Dur sudah pernah meminta maaf. Namun, Gus Dur dalam kapasitas ketua umum NU maupun sebagai Presiden RI, sudah pernah meminta maaf, masih diperdebatkan. SBY juga awalnya ditenggarai akan minta maaf, namun tidak terjadi. Terakhir, dalam masa Jokowi, kaum ini meyakini bahwa pemerintah akan meminta maaf atas pelanggaran HAM terhadap mereka dan akan dilakukan pengadilan HAM. Hal ini diperkuat dengan dicantumkannya soal penyelesaian masalah ini pada Nawacita, janji Jokowi.

Namun, setelah Jokowi berkuasa selama 3 tahun lebih, permintaan maaf pemerintah atas pembunuhan massal terhadap orang orang komunis di seluruh penjuru Indonesia tidak terjadi. Euforia di awal pemerintahan Jokowi, di mana terkesan kebebasan politik dan aktualisasi diri keturunan eks PKI merebak, akhirnya redup kembali. Bahkan, pengadilan HAM atas kasus itu tidak juga terjadi. Sehingga akhirnya perkara itu dibawa ke pengadilan internasional di Belanda tahun lalu.

Dalam dimensi politik ini, tuntutan politik bisa jadi lebih penting dari urusan ideologis. Sebuah tuntutan akan kebenaran historis, bagi puluhan juta manusia (sebagiannya bertumpu dendam), menjadi agenda prinsip. Dan sejauh ini, massa keturunan komunis tidak mendapatkan sosok yang mampu menjembatani kepentingan politik mereka. Sekali lagi perlu digaris bawahi, Jokowi gagal membela mereka.

*Jokowi dan Merah*

Langkah dan manuver Jokowi selama ini - di satu sisi membuahkan dukungan politik PDIP kembali mencalonkan dia sebagai capres, dan statement Jokowi membantah dia anak atau keturunan PKI, mempunyai resultante politik yang "ambiguous" (membingungkan). Dukungan PDIP terhadap Jokowi tentu merisaukan semisal Golkar, yang sejak awal tidak menjadikan partainya sebagai "pelampung atau "ban serap", kalau-kalau Jokowi tidak didukung lagi oleh PDIP. Sebagai partai besar, Golkar tentunya ingin mencalonkan Jokowi sebagai partai pendukung utama.

Kembalinya Jokowi dalam dukungan PDIP semakin mengukuhkan Jokowi sebagai kader "berwarna merah" (Pdip). Dalam sistem pilpres dan pileg serentak, hal itu akan menguntungkan PDIP. Sebab, antara Jokowi dan PDIP sama dan sebangun. Sepanjang masa politiknya, Jokowi lebih intensif menggunakan simbol merah (pdip). Massa pemilih Jokowi pasti memilih PDIP, bukan Golkar.

Kerugian yang akan dipikul Golkar ke depan, sejak pencalonan kembali Jokowi oleh PDIP, mulai berbuah riak riak kecil di Golkar. Beberapa tokoh tokoh Golkar sudah mulai mewacanakan adanya pasangan pilpres calon ketiga (di luar yang santer disebut: Jokowi vs Prabowo)

Sementara, di sisi lain, bantahan Jokowi soal keturunan PKI, meski dapat membuahkan dukungan kelompok Islam dan nasionalis tengah, di satu hal, namun dalam hal lainnya, dapat menghilangkan dukungan politik anak anak keturunan komunis yang tadinya berharap padanya tentang pemulihan kehormatan mereka.

Apabila jumlah dukungan hilang dari kelompok merah eks turunan komunis ini lebih besar dari dukungan Islam dan kelompok nasionalis tengah tersebut, maka Jokowi akan beresiko besar kehilangan konstituen.

*Kesimpulan*

Jelas dapat disimpulkan, merahnya Jokowi adalah merahnya  PDIP.  Merah karena di partai yang berlambang merah. Jokowi hanya sebagai kader PDIP dan dipertegas dalam pencalonan kembali dia sebagai capres PDIP 2019.

Merah Jokowi ini, meski partainya berwarna merah, bukanlah sebuah merah ideologis. Sebab, merah ideologis adalah merah ala sosialisme. Dalam ajaran sosialisme, nasionalis me dan keadilan sosial menjadi kunci. Kedaulatan ekonomi, misalnya, harus tercermin dari politik ekonomi yang anti neoliberal, dan tidak mungkin punya menteri keuangan neoliberal.

Dalam sosialisme, perlawanan terhadap oligarki dan korporatism (kekuasaan perusahaan atas negara) harus diutamakan. Hal ini, faktanya, masih jauh dan hanya sekedar cita cita.

Tanpa ideologi, warna merah Jokowi hanyalah merah sekedar warna, tanpa makna. Dan ini akan mempengaruhi dukungan kelompok militan ke depan. Khususnya, anak anak cucu keturunan PKI, yang mengharapkan pemulihan kehormatan dari sang presiden.

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle