OSO Bakal Ambil Langkah Hukum dan Politik Terkait Keputusan PTUN


Jakarta, PenaOne - Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bakal mengambil langkah hukum, politik dan administrasi terkait keputusan  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan permohonan Hanura kubu Daryatmo-Sarifuddin Suding 19 Maret lalu.

Hal itu diketahui Redaksi PenaOne.com Rabu (21/3/2018) dalam surat edaran DPP Partai Hanura yang ditandangani OSO dan Sekjen Hanura Herry Lotung Siregar tertanggal 20 Maret 2018 yang beredar luas dikalangan wartawan.

Baca: Ini Kata Hanura Kubu OSO Soal Putusan Sela PTUN

"Dengan demikian keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dimaksud tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (Non-Executable) karena itu DPP partai Hanura dibawah kepemimpinan Ketua umum DR Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lotung Siregar akan mengambil langkah-langkah hukum, politik dan administrasi untuk mempertahankan SK Menkumham diatas baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta maupun melalui Menteri Hukum dan HAM RI," kata OSO dalam surat resmi berkop DPP Hanura nomor A/027/DPP-HANURA/III/2018.

Surat edaran DPP Partai Hanura yang ditandatangani OSO dan Herry Lotung Siregar. @ist
Dalam surat itu juga, OSO meminta seluruh jajaran partai Hanura tingkat DPP, DPD dan DPC seluruh Indonesia untuk tetap tenang  dan tetap menjalankan aktifitas kepartaian, program kerja partai  dan tetap menjaga ketertiban umum.

Diketahui, partai Hanura kubu Daryatmo-Suding menggugat SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018 tentang kepengurusan Partai Hanura kubu OSO di PTUN Jakarta.

Baca: Anak Buak OSO Dilaporkan ke Polisi

Lantas, tanggal 19 Maret 2018 PTUN Jakarta mengabulkan gugatan partai Hanura kubu Daryatmo-Suding melalui keputusannya Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 19 Maret 2018. (tan/nas)