PDIP Buang 5 'Peluru', Demokrat Balas 7 'Peluru'


LONTARAN bola panas terdakwa dugaan korupsi proyek E-KTP Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyebut uang E-KTP mengalir ke Puan Maharani dan Pramono Anung membuat partai besutan Megawati Soekarno Putri cepat bereaksi.

Tak tanggung-tanggung PDI Perjuangan langsung mengeluarkan 5 "peluru" untuk membantah tudingan Novanto tersebut. Dalam pernyataan 5 "peluru" itu PDI Perjuangan menyinggung rezim Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY lah yang saat itu berkuasa 10 tahun mengetahui persis proyek E-KTP itu.

Tak mau tinggal diam, partai Demokrat pun membalas dengan 7 "peluru" muntahan PDI Perjuangan yang hanya 5 "peluru".

Seperti diketahui, dalam persidangan yang digelar Kamis (22/3/2018) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Novanto dengan entengnya menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima duit sebesar 500 ribu dolar.

Puan Maharani saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara Pramono Anung menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet.

"Pertama adalah untuk komisi dua Pak Chairuman sejumlah 500 ribu dolar dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman, dan untuk kepentingan pimpinan Banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng 500 ribu dolar, Tamsil Linrung 500 ribu dolar, Olly Dondo 500 ribu dolar di antaranya melalui Irvanto," urai Novanto saat itu.

Berikut ini 5 "peluru" yang dirilis Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Menanggapi berbagai pemberitaan terkait dengan E-KTP, kami sampaikan hal2 sbb:

1. Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu “dikalahkan”, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP sekalipun.

2. Konsepsi E-KTP yang disampaikan PDI Perjuangan sangatlah berbeda. Yang kami usulkan, E-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan “integrasi data” antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number.

Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian pada hari H, dan jam ketika sistem tsb diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tsb akan mendapatkan kartu Single Identity Number tsb. Itulah konsepsi kami, yang bertolak belakang dengan konsepsi Pemerintah.

3. PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. “Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tsb pada awal kampanyenya menjanjikan “katakan TIDAK pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yg akan menilai akar dari persoalan korupsi tsb, termasuk E-KTP”

4. Saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan. “Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tsb”

5. Kami juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator. Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan.

Hasto Kristiyanto
Sekjend PDI Perjuangan

Pernyataan Hasto pun langsung "disamber" oleh Sekjend partai Demokrat Hinca Pandajaitan. Hari ini partai Demokrat mengeluarkan 7 "peluru" untuk membalas 5 "peluru" yang dilontarkan PDI Perjuangan.

Berikut ini pernyataan lengkap 7 butir "peluru" yang dikeluarkan Sekjend partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Menanggapi pernyataan PDIP yang disampaikan oleh Sekjend Hasto Kristiyanto, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.​ Pernyataan PDIP menyusul apa yang disampaikan oleh mantan Ketua DPR RI Setya Novanto di persidangan kasus E-KTP, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung (Kader utama PDIP) sebagai pihak yang menerima dana E-KTP, yang intinya menyalahkan pemerintahan Presiden SBY adalah aneh dan menggelikan.

Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah Partai Politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak ? Sekjend PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi.

2.​ Rasanya tak pantas mengajari seorang Sekjend sebuah Partai besar bahwa tindak pidana, dimanapun dan kapanpun, serta Partai manapun yang sedang berkuasa, adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi, yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi pula.

Semua sama di hadapan hukum. Tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa. Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Memang menjadi kewajiban partai politik untuk melindungi kader-kadernya, dan memberikan bantuan hukum jika kadernya tengah mengalami proses hukum, tetapi tentu tidak dilakukan secara membabi buta. Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakkan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum.

3.​ Sungguh tak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang E-KTP. Program E-KTP adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Pernyataan Sekjend PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program E-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain. Pernyataan PDIP yang menyalahkan kebijakan dan program E-KTP ini juga baru dikemukakan sekarang, setelah 2 kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang E-KTP.

4.​ Sebagai partai terbesar dan partai yang berkuasa saat ini, PDIP justru sedang diuji oleh sejarah. Apakah PDIP sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kader-kadernya yang kena jerat penegak hukum maupun tidak. Apakah PDIP tak akan pernah menghalang-halangi kasus penegakkan hukum oleh KPK (obstruction of justice) yang juga merupakan partai terbesar dan sedang berkuasa ? Semoga rakyat kita menilai dan membandingkan, partai-partai mana yang konsisten dan konsekuen dalam pemberantasan korupsi, dan mana yang tidak.

5.​ Pernyataan PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY, dan mendiskreditkan Partai Demokrat, juga salah alamat. Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar).

Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK. Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti. Partai Demokrat juga tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat atau tidak kami tidak punya kewenangan untuk itu.

6.​ Tentang permintaan PDIP kepada mantan Mendagri Gamawan Fauzi untuk menjelaskan kebijakan dan program E-KTP, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan program itu, yang kami ketahui yang bersangkutan telah menjelsakan secara gamblang dan terbuka ketika memberikan kesaksiannya dalam persidangan E-KTP yang lalu.

Sikap melempar kesalahan dan menuding kesana kemari untuk membersihkan diri, bukanlah sikap yang terpuji. Medan yang dihadapi oleh kader-kader PDIP yang diduga ikut terlibat dalam korupsi E-KTP (khususnya Puan Maharani dan Pramono Anung) adalah pihak KPK, Majelis Hakim dan Setya Novanto sendiri. Jangan menarik-narik pihak lain yang tidak ada hubungannya. Partai Demokrat juga tidak akan ikut-ikutan “memvonis” Puan Maharani dan Pramono Anung pasti terlibat. Kami tahu hukum. Mengapa justru Partai Demokrat dan pemerintahan Presiden SBY yang diserang dan disalahkan.

7. Terakhir, program E-KTP tidak salah. Oknum-oknum anggota DPR dan pemerintah, atau siapapun, yang melakukan korupsi sebagian dana E-KTP itulah yang salah. Baik apakah pelaku tindak pidana korupsi E-KTP itu bagian dari pendukung pemerintah maupun pada pihak yang beroposisi, di hadapan hukum keduanya sama. Marilah kita semua menjadi insan Pancasila yang taat hukum, ksatria dan berani bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan.

Jakarta, 23 Maret 2018

HINCA IP PANDJAITAN XIII
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat

(tim redaksi)