Pendamping Jokowi Harus Bebas dari Pelanggaran HAM

Joko Widodo
Jakarta, PenaOne - Birahi tokoh politik yang menginginkan untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo alias Jokowi terus mengencang.

Menurut aktivis 98, Aznil, tokoh yang akan bersaing untuk bersanding dengan Jokowi harus bersih dari dosa masa lalu.

"Jokowi harus cermat menentukan pilihan cawapresnya yang bersih dari kejahatan HAM dan korupsi," ujar Aznil dalam keterangan elektronik ke PenaOne.com Jum'at (23/3/2018).

Aznil, yang baru mendeklarasikan ormas DERAP (Merdeka Seratus Persen) di Kopi Politik Pakubowono Kebayoran Baru Jakarta Selatan menambahkan, Jokowi yang lahir dari rahim reformasi seharusnya menjaga cita-cita reformasi.

Dirinya minta, tragedi Tri Sakti dan Semanggi menelan nyawa mahasiswa 98 diminta untuk dituntaskan di Pengadilan sebelum 2019.

Azni saat melakukan orasi politik dalam acara deklarasi DERAP.
"Adanya pelaku kejahatan HAM dilingkaran presiden tersebut sesungguhnya menyinggung perasaan kami (aktivis 98). Harus clear dulu status elit politik tersebut di pengadilan agar tidak ada pembohongan publik," ujarnya tanpa menyebut nama tokoh dimaksud.

Menurutnya kedepan Jokowi jangan dibebani kehadiran elit politik yang bermasalah. Cawapres yang mendampingi Jokowi memperkuat pemenangan 2019.

"Jangan sampai ada faksi dikalangan aktivis 98 memecah kekuatan relawan. Kita persembahkan kemenangan Jokowi dua periode murni kemenangan rakyat tanpa dibebani dosa masa lalu," tegasnya.

Diketahui, ada upaya sejumlah pihak yang ingin mendampingkan Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi dalam pilpres 2019 mendatang. Prabowo sendiri, konon disebut-sebut berbagai pihak terlibat dalam penculikan mahasiswa tahun 1998. (gus/tan)