Pospera Bantah Adian Napitupulu Serang Jokowi

Jakarta, PenaOne - Presidium PENA 98, Aznil menilai, pernyataan Wakil Sekjend ProDEM dimuat oleh berapa media mengatakan bahwa  broadcast Adian Napitupulu mengkritik moratorium dikeluarkan oleh Menteri Koordinator merupakan sebuah pembangkangan kepada pemerintahan Jokowi.

"Saya sebagai Presidium PENA 98 sangat menyayangkan pernyataan wakil Sekjen ProDem tersebut," katanya dalam siaran  pers ke PenaOne.com Rabu (14/3/2018).

Ditegaskannya, tidak benar Adian Napitupulu selaku Pembina Pospera menyerang Pemerintahan Jokowi.

Pada Rakernas III Pospera tgl 28 Januari di Medan menurutnya, secara aklamasi dalam rapat pleno memutuskan mendukung sepenuhnya Jokowi sebagai Capres 2019 dan bertekad all out bergerak memenangkan Jokowi 2 Periode.

Ketika dukungan dan loyalis Pospera kepada Presiden Jokowi bukan berarti menghilangkan kekritisan terhadap pemerintah.

"Itu namanya fanatik membabi buta. Pospera adalah kumpulan aktivis 98 yang rasional dan berjuang untuk kepentingan rakyat," jelasnya.

Menurut Pembina Pospera Sumatera Barat ini, Permenhub 108 yang mewajiban para driver online untuk mengurus izin angkutan sewa khusus adalah sebuah kebijakan yang tidak bijak.

Driver online harus berbadan hukum secara bersama-sama akan membunuh hak para driver untuk bermitra secara langsung dengan aplikator.

"Pola ini mirip dengan pola Orde Baru yang menerapkan tata niaga cengkeh pada tahun 70-an yang akhirnya membunuh masa depan petani," katanya.

Pospera menilai kebijakan tersebut salah alamat. Seharusnya kebijakan tersebut ditujukan kepada perusahaan jasa aplikasi bukan kepada driver. Jadi objeknya harus dirubah.

"Pospera mengkritisi Permenhub 108 tersebut jangan sampai melahirkan konglomerasi dengan cara memeras keringat rakyat. Bahwa tanpa membuat perantara, rakyat bisa sejahtera," jelas Aznil.

Adian melihat moratorium penghentian pendafataran taksi online merupakan kebijakan yang aneh. Alasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan adanya moratorium itu untuk melindungi pengemudi taksi online agar tidak gagal bayar dalam pembayaran kredit mobil seolah-olah dijadikan masalah.

"Sementara kredit macet pengusaha yang sangat banyak kenapa tidak menjadi prioritas untuk diselesaikan," demikian Aznil. (gus/nat)