Waspada, Istana Jadi 'Target' Tabur Garam

Ketua umum DERAP Aznil
Jakarta, PenaOne - Waspada, Istana Negara rupanya bakal jadi 'target' tabur garam yang dilakukan Ormas DERAP (Merdeka Seratus Persen).

Namun, sayangnya, aksi tabur garam itu belum tahu kapan bakal dilakukan oleh Ormas yang kini dipimpin Aznil itu.

Aksi itu kata Aznil yang juga aktivis 1998 dan tukang demo, karena kebijakan impor garam dinilai menciderai semangat reformasi.

Ada tiga tuntutan yang mereka gelontorkan saat aksi berlangsung diantaranya; tangkap mafia impor garam, turunkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartato dan menunda pemberlakuan PP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kuota Impor Garam.

"Hari dan tanggal (aksi tabur garam) akan diumumkan lebih lanjut," kata Ketua Umum DERAP Aznil dalam pesan elektronik ke Redaksi PenaOne.com Minggu (25/3/2018).

Menurutnya, memang aneh negara ini!.
Indonesia sebagai negara maritim yang memilih luas laut 2/3 dari total wilayah NKRI tetapi untuk memenuhi kebutuhan garam bangsanya saja masih tergantung dari impor garam dari negara lain. Dari masa ke masa pergantian kepala pemerintahan belum juga mengeluarkan negara ini dari ketergantungan impor garam.

"Garam adalah salah satu komoditas dalam sembilan kebutuhan bahan pokok (sembako) masyarakat maka garam memiliki posisi strategis dalam program ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Presiden Jokowi mencantumkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita ternyata untuk swasembada garam saja gagal dikerjakan oleh para pembantunya!

Pembodohan dan kebohongan pun dilakukan para "pembantu" Jokowi untuk mengelabui rakyat.

Menurut Aznil, ada 2 pola pembodohan rakyat dilakukan oleh penguasa dari masa ke masa tentang impor garam yakni; Pertama, mencuci otak publik bahwa  kualitas garam produksi Indonesia tidak memenuhi standar kualitas garam ekspor maka Indonesia butuh garam impor.

Indonesia sebagai negara maritim dan dilewati garis khatulistiwa adalah sebuah hal yang memalukan negaranya kekurangan pasokan garam. Produksi garam rakyat faktanya hanya bisa memenuhi sepertiga dari kebutuhan garam industri nasional.

Jika pemerintah mempunyai political will seharusnya mendorong petani garam meningkatkan kualitas dan menggenjot produksi melalui program penambahan lahan garam baru. Kenyataannya, volume impor garam terus meningkat dari 2,1 juta ton pada 2016 menjadi 2,6 juta ton pada 2017, dan 3,7 juta ton pada 2018.

Kedua lanjut Aznil, rekayasa data dan tidak transparan. Adanya perbedaan kuota impor garam dari Menteri KKP dengan Menteri Perindustrian yang sangat signifikan.

Hasil pengecekan KKP hanya dibutuhkan kuota impor garam untulk industri cuma 2,17jt ton. Namun anehnya, tiba-tiba muncul angka 3,7jt ton.

"Pada 20 Desember 2017, kementerian perindustrian, Airlangga Hartarto mengirimkan data kebutuhan garam industri kepada  beberapa kementerian terkait sebesar 3,7 juta ton yang kemudian ditetapkan sebagai kuota impor garam oleh Kementerian Koordinator Ekonomi," ujarnya.

Artinya, terjadi lonjakan sekitar 42% dibandingkan dari realisasi impor garam industri pada 2017 lalu yang mencapai 2,6 juta ton. Kementerian perindustrian beralasan lonjakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekspansi industri selama 2018.

Swasembada garam mustahil akan terjadi jika pejabat negaranya bermental calo dan korup untuk mengolkan dan melindungi kepentingan bisnis para mafia/pengusaha hitam meraup untung dari kegiatan impor garam industri.

"Dengan lolosnya kebijakan impor garam, publik sangat kuat menduga bahwa kebijakan tersebut sebagai test case untuk mengolkan impor pangan lainnya (seperti sapi, beras, kedelai dll). Juga dapat diduga, modus dari pembantu untuk mendapatkan dana politik 2019," demikian Aznil menjelaskan. (ian/tan)