Anggota Dewan Asal Hanura Diperiksa Kejati Riau


Pekanbaru, PenaOne - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memeriksa Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Muhammad Adil, Rabu (11/4/2018).

Adil dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau.

Adil mendatangi Kejati Riau pada pukul 11.00 WIB. Dia dimintai keterangan oleh penyidik di ruang Pidsus di lantai dua Kantor Kejati Riau. Pemeriksaan berlangsung selama tiga jam.

Sekitar pukul 14.00 WIB, Adil keluar dari ruang pemeriksaan. Dia membenarkan pemanggilan dirinya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi sarana dan prasarana di Dispora Riau tahun 2016.

"Saya ditanya terkait penganggaran," kata Adil.

Politisi Partai Hanura itu mengatakan, dirinya dicecar 17 pertanyaan.

"Mereka tanya ini, saya jawab. Tanya itu saya jawab," kata Adil yang datang ke Kejati Riau mengenakan stelan jas warna hitam.

Adil menyebutkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Komisi E (saat ini Komisi V).

"Murni pengajuan OPD, bukan pokok pikiran," ucap Adil.

Penyidik juga menanyakan apakah Adil menerima fee dari penganggaran itu. "Saya jawab tidak pernah. Saya tak pernah minta-minta," tuturnya.

Terpisah, Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, membenarkan adanya pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi Dispora.

"Penyidik hampir tiap hari memeriksa saksi. Kasus ini jadi fokus Kejati," kata Muspidauan.

Dalam proses penyidikan, sudah 26 orang saksi diperiksa, baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dan rekanan. Di antaranya adalah Sekretatis Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Riau Rahmad Rahim, Kepala Dispora Doni Aprialdi, mantan Kepala Dispora Riau Edi Yusti dan belasan rekanan pengerjaan proyek.

Untuk diketahui, dugaan penyimpangan itu terjadi pada kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga pada Dispora Riau dengan menggunakan dana dari APBD Perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016, sebesar Rp21 miliar.  Perkara ini ditingkatkan ke penyidikan pada Februari 2018 lalu.

Penanganan perkara ini merupakan  tindaklanjut temuan BPK terhadap proyek di Dispora Riau. BPK menemukan penyimpangan sebesar Rp3,5 miliar pada proyek  sarana dan prasarana di Dispora Riau tahun 2016

Saat proyek dilaksanakan, Kabid Sarana Dispora Riau dijabat Mislan yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam proyek tersebut ditemukan adanya kekurangan volume kerja dan kelebihan bayar. Diyakini, proyek itu menimbulkan potensi kerugian negara yang cukup besar.

Sumber: cakaplah.com