Penangkapan Wartawan di Kotabaru Bentuk Kriminalisasi


Kotabaru, PenaOne -  Terlihat santai dan berpakai sangat rapih duduk di cafe Halte Food Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan, Ibnu Zakaria yang merupakan manajemen Redaksi media kemajuanrakyat.com di dampingi Ery Setyanegara, selaku kuasa hukum wartawan kemajuanrakyat.com M Yusuf melakukan konferensi pers Jum’at (20/04/2018).

Yusuf saat ini masih berada di dalam tahanan Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan atas tuduhan melanggar pasal 45 ayat 3, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan laporan SPT MSAM (Multi Sarana Agro Mandiri) bulan Maret lalu.

Upaya penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum sebelumnya, Dariatman, SH & Rekan, belum disetujui penyidik kepolisian Polres Kotabaru.

Hingga akhirnya Redaksi media online kemajuanrakyat.com pun menurunkan kuasa hukum barunya yang didatangkan langsung dari Jakarta.

Menurut Ibnu Zakaria, dari proses penangkapan hingga penahanan wartawan tersebut mendapat protes keras dari Redaksi medianya.

Dikatakanya, Redaksi sudah meminta pertimbangan ke Dewan Pers ketika Yusuf ditangkap. Namun, hingga kini belum ada jawaban.

Menurutnya, pemberitaan yang menyebut kata "penjajahan" bukan dari media kemajuanrakyat.com saja. Akan tetapi ada beberapa media juga memakai kata yang sama.

“Terkait masalah laporan PT MSAM pada wartawan kemajuanrakyat.com, pertama aksi yang dilakukan masyarakat tiga Desa pada tanggal 14 Maret 2018 di Banjarmasin. Kemudian aksi kedua dilaksanakan tanggal 26 Maret 2018 di Kotabaru. Berita mana yang dijadikan oleh pelapor PT MSAM. Sedangkan berita yang didapatkan tanggal 5 Maret yang dikumpulkan dan dilaporkan tanggal 23 Maret," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ery Setyanegara, ingin meluruskan kalau ada hal-hal yang ganjil atau tidak singkron secara hukum dan objektivitas penegak hukum.

Lebih lanjut dijelaskannya, secara subtansi kita tegaskan, error objek dan eror subjek, perkara ini akan kita kawal dan kedepan kita upayakan di praperadilan.

"Kita nanti melihat bagaimana cara penangkapan tersangka, tata cara penetapan tersangka, secara materil berkas perkara dari P.19 ke P.21 agar hati-hati sebab hal yang tidak wajib disangkakan dituduhkan kepada rekan kita M. Yusuf menjadi sebuah kriminalisasi terhadap seorang jurnalis,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Tim Advokasi Ikatan Wartawan Online (IWO) provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Aspihani Ideris, menyatakan, penangkapan M Yusuf sama halnya dengan mengkriminalisasi kebebasan pers dalam menggali informasi.

"Kan kebebasan pers di Indonesia lahir setelah Orde Baru tumbang pada 1998  dan munculnya pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua, yang berbunyi, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran  yang tersedia," ujar Aspihani ketika hubungi wartawan via telepon.

Menurut Aspihani, pers ini dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. "UU No. 40 /1999 menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. UU No. 40/1999 menegaskan tidak ada sensor dan pembredelan terhadap persnya," ucap Dosen Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin ini.

Aspihani memaparkan, dirinya bersama kepengurusan IWO Kalsel siap memberikan bantuan hukum. "Jika diperlukan IWO Kalsel siap memberikan bantuan hukum terhadap saudara kita dari media kemajuanrakyat.com tersebut," pungkasnya. (dris/anis)