#2019GantiPresiden & #2019TetapPresiden Berpotensi Inskonstitusional


Jakarta, PenaOne - Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing memprediksi slogan “ganti presiden” versus “tetap presiden” dengan berbagai varian narasi nya akan berlanjut hingga Pemilu 2019 nanti.

Dari aspek komunikasi politik, lanjutnya, kedua slogan tersebut, sangat-sangat tidak produktif dan sama sekali tidak ada manfaatnya dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

"Bahkan berpotensi inskonstitusional," jata Emrus Kamis (17/5/2018).

Menurutnya, bila merujuk keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), saya belum menemukan jargon “ganti” atau “tetap” presiden. Keputusan MK mengamanatkan pemilu serentak yang dimulai tahun 2019, yaitu Pemilu DPR-RI, DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Propinsi, serta DPRD kabupaten/kota. Jadi, dalam keputusan MK tersebut tidak ada menyinggung tentang ganti presiden atau tetap presiden. Oleh karena itu, #2019 Ganti Presiden dan #Tetap Presiden, sebaiknya diakhiri.

Harus kita sadari bersama, bicara negara dan bangsa tidak bisa lepas dari konstitusi sebagai dasar bangunan berdemokrasi. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan “… disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat …”. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu, sebagai wujud dari proses demokrasi berbangsa dan bernegara yaitu menentukan anggota legislatif (DPR RI, DPR RI, DPRD Propinsi serta DPRD kabupaten/kota) pada setiap tingkatan dan pimpinan eksekutif (presiden dan wakil presiden) lima tahunan mutlak harus berbasis keadulatan ada di tangan rakyat.

"Jadi, tidak ada tertulis pada konstitusi kita, ganti presiden atau tetap presiden. Elit politik hanya boleh menjelaskan program yang terukur dan menawarkan sosok para calon legislatif dan eksekutif," jelasnya.

Persoalan ganti presiden atau tetap presiden lanjutnya, menjadi ranah kedaulatan rakyat, otonomi rakyat, bukan intervensi dari elit politik. Rakyat harus merdeka menentukan pilihan. Tidak boleh terjadi penggiringan opini apalagi mengarahkan penentuan pilihan, seperti #2019 Ganti Presiden dan #Tetap Presiden.

Oleh sebab itulah, munculnya Tagar 2019 Ganti Presiden versus Tagar 2019 Tetap Presiden, menurut hemat saya, menjadi tendensius kepada sosok tertentu. Kedua tagar ini sangat tidak produktif.

"Bahkan, sama sekali tidak ada manfaatnya bagi rakyat, bangsa dan negara, kecuali hanya memanipulasi persepsi publik untuk tujuan pragCmatis dari segelintir elit politik tertentu," ungkap Emrus.

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner ini menambahkan, jika logika Tagar 2019 Ganti Presiden versus Tagar 2019 Tetap Presiden terus dipaksakan, sekalipun berpotensi tidak konstitusional, demi azas fairness, sejatinya juga harus memunculkan #2019 Ganti Seluruh Anggota Legislatif.

Mengapa hanya presiden, kalau bukan tendensius. Jadi, Tagar 2019 Ganti Presiden versus Tagar 2019 Tetap Presiden sangat tidak baik dari aspek pendidikan politik di tanah air.

Menurut hemat saya, politik itu harus mencerdaskan masyarakat. Untuk itu,  seharusnya para elit politik berwacana dan “bertaruang” pada visi, misi, gagasan, ide yang tentunya diturunkan pada tingkat program yang terukur secara kualitatif dan kuantitatif.

"Program ini menjadi janji politik yang harus direaliasikan dan ditagih oleh seluruh rakyat Indonesia kepada suatu regim pemerintahan tertentu dalam kurun waktu lima tahunan," pungkas Emrus. (dila/nah)