Perpres Nomor 20 Jokowi untuk Perbaiki Perpres Era SBY

Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono

Jakarta, PenaOne - Pendiri Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Djafar Badjeber
menilai, isu Tenaga Kerja Asing (TKA ) saat ini terus di goreng oleh lawan politik Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dalam satu tahun ini lanjutnya, isu TKA, khususnya dari negeri China melanda media sosial atau medsos. Seakan-akan seluruh penjuru Indonesia telah diserbu TKA asal China.

"Menurut versi Pemerintah TKA China hanya sekitar 21.000 orang. Jepang sekitar 12.000 orang, kemudian beberapa ribu orang dari Korea, Thailand," ujarnya kepada wartawan Sabtu (5/5/2018).

Artinya serbuan TKA asal China itu tidak seheboh apa yang diissukan. Kalau toh ada beberapa pelanggaran, tugas Pemerintah untuk menindak, menangkap dan bahkan mengusir atau mendeportasi mereka.

Lebih lanjut dijelaskannya, bila dibandingkan TKI kita di negeri orang ada 9 juta orang tersebar di Malaysia, Singapura, Brunai, Arab Saudi dan beberapa negara Arab dan di Eropa .

"Tidak ada kita dengar bahwa negara dimana TKI kita bekerja merasa terancam kedaulatannya. Apakah TKA asal China sudah ada bukti mengamcam kedaulatan Indonesia," ungkapnya.

Kalau ada, saya juga pasti protes keras dan akan membela kedaulatan Indonesia dari ancaman TKA asal China.

Memang ada perbedaan mencolok cara kerja TKA asal China dengan tenaga kerja lokal. Kita harus jujur mengakui itu.

Itu fakta dan tak terbantahkan dari sudut mental, disiplin, etos kerja, tanggungjawab dan mental.

"Dari perspektif itu kita ketinggalan jauh.  Kalau TKA China lebih unggul harusnya menjadi cambuk bagi bangsa kita bagaimana meningkatkan etos kerja," jelas Djafar.

Menurutnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja adalah untuk memperbaiki Perpres Nomor 72 Tahun 2014 yang dibuat di zaman presiden SBY.

"Perpres 20 Tahun 2018 justru untuk memperbaiki dan mengoreksi Perpres yang dibuat zaman pak SBY tersebut," tuturnya.

Perpres 20 Tahun 2018 hanya mengatur dua pokok inti, yaitu tentang Direksi/ Pemegang Saham , dan mengatur tentang skill TKA (transformasi)," ungkap Djafar.

Dijelaskannya, bahwa TKA hanya bekerja untuk waktu tertentu, bukan selamanya. TKA tersebut bukan untuk tenaga kerja kasar. Hanya untuk jabatan tertentu, sedangkan jabatan tingkat SDM harus dijabat putra atau putri . Investor asing wajib merekrut tenaga kerja Indonesia, bila jabatan tersebut tidak tersedia dimungkin menggunakan TKA.

Bila direksi atau pemegang saham lalai dalam rekruitmen tenega kerja Indonesia mereka bisa di denda. Investor wajib membuat RPTKA (Rencana Penggunaan TKA ).

"Selain itu mereka wajib di ajarkan bahasa Indonesia dan TKA wajib didampingi tenaga kerja kita.  Singkat cerita kira-kira TKA di perusahaan tertentu gak lebih dari 15-20 persen," ungkap dia. (jil/iin)