PSI Laporkan Bawaslu ke DKPP


Jakarta, PenaOne - Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grcae Natia hari ini partaonya resmi melaporkan dugaan pelanggaran etik Ketua Bawaslu RI, Abhan, dan anggota Bawaslu RI, Mochamad Affifudin, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kami sebetulnya tidak suka melakukan ini. Tapi kami harus melakukannya karena apa yang dilakukan Bawaslu bisa mengancam berlangsungnya pemilu yang bersih, jujurstatus Fanpage Grace  dan adil di Indonesia," kata Grace dalam status Fanpage Grace Selasa (22/5/2018).

Bawaslu, dalam pandangan kami, dengan sengaja ingin menzalimi PSI. Dan apa yang mereka lakukan mengancam legitimasi pemilu yang merupakan salah satu unsur menentukan dalam tegaknya demokrasi di Indonesia. Karena itu, PSI harus melawan.

Bawaslu menuduh kami melakukan pelanggaran UU Pemilu 2017 atas dasar tuduhan yang mengada-ada . Lebih buruk lagi, Bawaslu bahkan mendesak kepolisian RI untuk menjadikan para pimpinan PSI sebagai tersangka, sementara proses penyidikan saja belum dimulai.

Agar jelas, saya paparkan kembali duduk perkara Bawaslu ini.

Bawaslu memperkarakan PSI ke pihak kepolisian pada 17 Mei atas dasar tuduhan PSI melanggar UU Pemilu karena melakukan kampanye melalui media di luar jadwal kampanye yang seharusnya baru dimulai pada September 2018.

Yang dipersoalkan Bawaslu adalah iklan PSI di koran Jawa Pos pada 23 April 2018, yang berisi ajakan pada masyarakat untuk mengisi polling tentang cawapres dan anggota kabinet bila Jokowi terpilih kembali menjadi Presiden 2019-2024.

Kami percaya iklan tersebut tidak melanggar UU Pemilu, karena di dalam UU dinyatakan yang dianggap sebagai materi kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 274 ayat (1) UU Pemilu adalah materi iklan yang memuat ‘visi, misi, dan program parpol’.

Karena iklan PSI di Jawa pos tersebut tidak sedikit pun memuat ‘visi, misi dan program’ PSI, kami menganggap iklan tersebut tidak masuk dalam kategori kampanye yang dilarang dalam UU.

Bawaslu berkeras bahwa apa yang dilakukan PSI melanggar pasal 1 UU Pemilu yang menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai kampanye bukan saja materi yang memuat ‘visi, misi dan program parpol’, tapi juga ‘citra diri parpol’.

Masalahnya, UU Pemilu sama sekali tidak memberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan ‘citra diri’ tersebut. Tidak ada satu pun peraturan perundangan di bawah UU Pemilu yang menegaskan apa yang dimaksud dengan ‘citra diri’.

Karena ketidakjelasan definisi tersebut, PSI menganggap iklan berisi ajakan masyarakat mengisi jajak pendapat tersebut tidak melanggar UU Pemilu.

Namun, tiba-tiba saja, Bawaslu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘citra diri’ dalam UU Pemilu, mencakup logo dan nomor urut partai politik. Karena itulah, menurut Bawaslu, iklan PSI pada 23 April tergolong melanggar peraturan karena dalam iklan tersebut memang termuat gambar logo dan nomor urut.

Kami tidak bisa menerima sikap Bawaslu ini. Ketika Iklan PSI diluncurkan pada 23 April 2018, tak ada satupun ketentuan hukum yang mendefinisikan secara terperinci apa yang disebut sebagai 'citra diri' sebagaimana tertulis dalam UU.

Bawaslu menyatakan bahwa definisi 'citra diri' tersebut merupakan kesepakatan rapat gugus tugas (KPU, KPI, Dewan Pers, dan Bawaslu). Masalahnya kesepakatan itu tidak pernah dituangkan dalam ketentuan hukum yang mengikat.

"Demikian pula, kesepakatan itu tidak pernah disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan, termasuk PSI. Jadi bagaimana PSI, dan partai lainnya, akan tahu apa isi kesepakatan tersebut dan sejauh mana KESEPAKATAN tersebut harus dipatuhi?," ujarnya.

Tidak cukup itu, Bawaslu kemudian mengeluarkan siaran pers yang isinya meminta pihak kepolisian untuk segera menetapkan Sekjen PSI dan Wakil Sekjen PSI sebagai tersangka, padahal tahap penyidikan belum juga dimulai.

Ironisnya lagi, Anggota Bawaslu Afifuddin sendiri pada 15 Mei 2018 menyatakan bahwa sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar peraturan berkaitan dengan definisi “citra diri” adalah berupa peringatan; sementara PSI justru diminta untuk dijadikan tersangka.

Kejanggalan yang lain adalah Bawaslu juga mendiamkan saja praktek-praktek kampanye di media yang dilakukan parpol lain.

Satu hari sesudah iklan PSI muncul, media yang sama juga memuat iklan partai politik yang jelas-jelas juga menampilkan logo dan nomor urut parpol. Dan Bawaslu diam saja.

Karena rangkaian kejanggalan inilah, PSI harus melawan. Dengan segenap kejanggalan itu kami yakin kami diperlakukan tidak adil. Kami percaya PSI tidak melakukan pelanggaran hukum. Kami patuh pada aturan hukum selama aturan tersebut memang jelas dan secara konsisten diterapkan.

Dalam konteks inilah kami kini menggugat Bawaslu. Ada sejumlah pasal dalam Peraturan DKPP No 2/2017 yang dilanggar Bawaslu. Misalnya, Pasal 8 yang meminta Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak netral terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan atau peserta Pemilu; menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain; tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang terjadi dalam proses Pemilu.

"Jadi kalau sekarang kami menggugat Bawaslu itu bukan karena kebencian kepada Bawaslu. Kami percaya ini adalah jalan konstitusional dengan harapan Bawaslu dapat bersikap adil, objektif dan profesional sehingga pemilu bisa dijalankan dengan cara yang akan membawa kemaslahatan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia," pungkasnya. (gah/hit)