Larangan Caleg Koruptor Bagus, Tapi Rapuh

Reza Indragiri Amriel
Jakarta, PenaOne - Reza Indragiri Amriel  Psikologi Forensik menilai kabar ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal larangan bagi koruptor untuk menjadi caleg adalah bagus, tapi rapuh.

Tapi dia menambahkan, mengapa pelaku kejahatan korupsi perlu mdpt perlakuan 'istimewa' seperti yang ditetapkan KPU?

"Filosofi dan praktek penanganan perlapasan, terlebih terhadap penjahat korupsi, tidak spesifik. Akibatnya, tidak ada perbedaan tabiat koruptor antara pra dan pasca pemenjaraan," ujarnya Senin (2/7/2018).

Dijelaskannya, berbagai kajian menyimpulkan kejahatan terkait properti memiliki tingkat residivisme tertinggi dibandingkan jenis-jenis kejahatan lain. Kancah politik nasional yang dianggap berbiaya tinggi senyatanya menjadi habitat ideal bagi residivisme tersebut.

"Politisi dengan catatan kriminal korupsi (berarti punya mindset koruptif) akan menghasilkan produk politik yang juga koruptif. Jika itu yang terjadi, penghancuran terhadap kesejahteraan rakyat tidak lagi sebatas dilakukan sebagai kejahatan individu per individu, tetapi sudah terkonstruksi sebagai kejahatan sistemik bahkan sejak level perundang-undangan," ungkapnya.

Menurutnya, kesamaan jiwa dan langkah antarlembaga penegakan hukum dalam masalah korupsi masih belum optimal. Perlakuan hukum relatif masih biasa-biasa saja terhadap kejahatan yang disebut sebagai  kejahatan luar biasa. Dibutuhkan sanksi ekstrayudisial.

Masih menurutnya, berbeda dengan kejahatan terorisme di mana sesama anggota keluarga kerap tidak mengetahui niat dan rencana jahat pelaku, kejahatan korupsi justru dilakukan (secara tidak langsung) dan dinikmati oleh anggota keluarga.

"Dengan demikian, melarang koruptor menjadi caleg sesungguhnya merupakan perlindungan terhadap keluarga si koruptor sendiri agar tidak terjangkiti tabiat busuk serupa," pungkasnya. (gah/hus)