Pak Bupati, Tolong Perbaiki Jembatan Desa Kami

Kondisi jembatan rusak di Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalsel. @Ist
Martapura, PenaOne - Jembatan kayu di Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) kondisinya sangat memprihatinkan.

Pemerintah daerah setempat pun terkesan "tutup mata" atas kondisi jembatan yang setiap hari dipergunakan warga untuk beraktifitas.

Melihat kondisinya, jembatan yang terbuat dari kayu itu terlihat sudah banyak rusak. Jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan siapapun yang melewati akan terjatuh.

Apriani, Pembakal Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar mengaku prihatin dengan kondisi jembatan yang ada di desanya tidak diperhatikan oleh pihak pemerintah setempat.

Kondisi jembatan rusak di Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalsel. @Ist
Jembatan yang terbuat dari batang kayu dan berkonstruksi sederhana itu bagian badannyapun sudah banyak yang rusak dan berlubang.

"Jembatan ini sangat berbahaya untuk dilewati dan sudah dua warga kami yang tercebur," ujar Apri Rabu (11/7/2018).

Dirinya berharap pemerintah daerah Kabupaten Banjar benar-benar memperhatikannya kondisi infrastruktur di desa itu.

"Jembatannya pada darurat semua. Kami sudah sampaikan kepada sejumlah anggota Legeslatif asal Daerah Pemilihan disini, namun sampai saat ini aspirasinya kami tidak jalan sama sekali alias tidak direspons oleh mereka," ujar Apri.

Terpisah, tokoh pemuda Sungai Tabuk, Aspihani bin Ideris Assegaf mengaku kesal dengan pemerintah Kabupaten Banjar kurang memperhatikan pembangunan infrakstruktur didesa tersebut.

Kondisi jembatan rusak di Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalsel. @Ist
Menurutnya, pemerintah pusat sudah menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) untuk infrastruktur.

"Pemerintah pusat itukan sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 100 miliar per Kabupaten dan Kota untuk membangun infrastruktur. Saya rasa Pemkab Banjar bisa saja menggunakan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat mendadak," ujar Aspihani.

Aspihani menjelaskan, pembangunan di daerah terutama desa harus benar-benar merata, terkhusus infrastrukturnya. Karena, infrastruktur tersebut merupakan sarana penghubung antar wilayah itu sangat diperlukan dalam membangun ekonomi daerah.

"Kalau tidak pemerataan, maka akan berdampak pada perekonomian. Dan pembangunan desa merupakan bagian dari ujung tombak pembangunan bangsa," ucap Dosen Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin. (asp/zal)